Jayapura, Kalawaibumiofi.com | Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Provinsi Papua bersama Pemerintah Daerah dan Forkopimda menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kota Jayapura, Rabu (05/03/2026).
Pertemuan strategis ini memfokuskan pada dua agenda utama : menjaga stabilitas harga pangan di tengah ketidakpastian cuaca dan mempercepat transformasi digitalisasi transaksi keuangan di Bumi Cendrawasih.
Kondisi Inflasi Papua : Tantangan Pangan dan Efek Global (bold)
Berdasarkan data BPS Februari 2026, hampir seluruh wilayah kerja BI Papua mengalami inflasi bulanan. Pengecualian terjadi di Provinsi Papua Tengah yang mencatatkan deflasi tipis sebesar -0,03% (mtm).
Pemicu utama inflasi kali ini adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau akibat menipisnya stok pangan lokal pasca perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain faktor cuaca, inflasi tahunan juga dipengaruhi oleh kebijakan penghapusan diskon tarif listrik serta kenaikan harga emas perhiasan akibat gejolak global.
Komitmen Pemda dan Bank Indonesia (bold)
Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Warsono, mengapresiasi kinerja TPID dan TP2DD, khususnya di wilayah Daerah Otonom Baru (DOB), yang terus konsisten menjaga stabilitas harga di tengah tantangan distribusi.
Senada dengan hal tersebut, Pj. Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri, menegaskan empat langkah strategis untuk mengendalikan inflasi:
1. Menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok.
2. Memperkuat sinergi antar-lembaga dalam TPID.
3. Intensifikasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di titik strategis.
4. Penguatan komunikasi publik guna menjaga ekspektasi masyarakat.
Akselerasi Digitalisasi Transaksi (Bold)
Di sisi digitalisasi, Walikota Jayapura, Abisai Rollo, menyatakan komitmennya untuk memperluas ekosistem non-tunai demi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.
Gubernur Papua juga mendorong penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Beberapa poin kunci yang ditekankan meliputi:
1. Sinergi penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Kolaborasi dengan Bank Papua untuk penyediaan kanal pembayaran digital.
3. Perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Kesepakatan Bersama (bold)
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Papua, Kepala BI Papua, Walikota Jayapura, Wakil Bupati Jayapura, dan Wakil Bupati Keerom.
Melalui kesepakatan ini, seluruh pihak berharap transformasi digital dan stabilitas ekonomi di Papua dapat berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat. [*]
