Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pertemuan gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua yang berlangsung di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah menghasilkan 12 kesepakatan. Kesepakatan itu ditandatangani pada hari pertama, Senin (11/05/2026).
Forum Koordinasi Stategis Percepatan Pembangunan Papua dengan tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera” itu diselenggarakan di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada 11-12 Mei 2026.
“Hari ini kita lebih banyak berbicara teknis. Tapi secara garis besar, saya ingin menyampaikan komitmen Timika yang sudah ditandatangani oleh pimpinan kita, ada 12 hal yang kemarin sudah disepakati,” kata Pj Sekda Papua Tengah, Silwanus Soemoele saat mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa S.H pada pembukaan hari kedua forum, Selasa (12/05/2026).
Menurut Silwanus Soemoele, 12 poin kesepakatan tersebut yaitu, pertama, mendukung agenda strategis nasional dan astacita menuju Indonesia Emas 2045. Kedua mengawal keberlanjutan program strategis nasional di Tanah Papua dengan prinsip kekhususan.
Ketiga, mendorong pembangunan pusat pemerintahan dan infrastruktur dasar di daerah otonomo baru paling lambat 2028. Keempat, memperkuat tata kekola dana Otsus melalui pendampingan pembinaan, interoperabilitas sistem dan penguatan transpor tata kelola.
Kelima mengawal impelentasi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagai prioritas bersama. Keenam, mengawal penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan infrastruktur tahun 2026 secara serius, tepat sasaran dan akuntabel.
Ketujuh, mendorong Papua sebagai provinsi olahraga melalui penguatan kebijakan dan pembinaan gerasi muda. Kedelapan, memperkuat kelembagaan asosiasi kepala daerah se-Tanah Papua melalui sekretariat bersama dan penguatan koordinasi lintas provinsi.
Kesembilan, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, MRP, DPRP, BP3OKP dan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan pembangunan Papua.
Kesepuluh, mengoptimalkan program prioritas strategis bersama melalui penguatan pendataan sosial orang asli Papua, sekolah sepanjang hari, beasiswa pendidikan OAP, jaminan kesehatan orang asli Papua dan perlindungan sosial masyarakat rentan.
Kesebelas, memastikan kekayaan alam Papua memberi manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat Papua dalam semangat, satu untuk enam, enam untuk satu.
Dua belas, menjaga keberlanjutan Forum Koordinasi dan Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi di Tanah Papua secara berkala dan berkelanjutan.
“Itulah highlight 12 komitmen Timika yang kemarin sudah ditandatangani. Harapan besar kami 12 highlight ini yang mungkin coba kita elaborasi pada pertemuan teknis ini,” ucap Soemoele.
Menurutnya, pada pertemuan hari pertama lebih banyak bicara tentang kebijakan, dan pertemuan kedua hari ini, lebih banyak berbicara mengenai hal teknis.
“Pertemuan teknis hari ini akan menjadi sangat strategis untuk membahas optimalisasi dan implementasi dana Otsus, sinkronisasi RAPP dengan rencana kerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Konsistensi dan kolaborasi kata Soemoele harus dijaga bersama. Semangat hari ini adalah mengawal Otsus dengan data. Bekerja dengan sistem dan membangun dengan hati.
Sebab, pembangunan di Tanah Papua pada akhirnya bukan tentang anggaran, program dan sistem yang kita bangun.
Pembangunan di Tanah Papua adalah tentang mengadirkan harapan, tentang memastikan anak-anak Papua dapat bermimpi lebih tinggi, masyarakat hidup lebih layak dan setiap kampung merasakan hadirnya negara.
“Karena pembangunan yang paling kuat, bukan hanya yang dibangun dengan kebijakan tetapi yang dijalankan dengan ketulusan, kebersamaan dan keyakinan bahwa Tanah Papua memiliki masa depan yang besar,” katanya. (Davine)
