Nabire, Kalawaibumiofi.com | Penjabat Sekretaris Daerah atau Pj Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus A. Soemoele, mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa S.H secara resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Tengah yang berlangsung selama tiga hari di ballroom, Kamis (30/04/2026).
Penutupan tersebut menandai berakhirnya rangkaian pembahasan strategis terkait arah pembangunan daerah untuk tahun 2027, yang berlangsung sejak 28 April 2026 hingga 30 April 2026.
Dalam sambutannya, dr. Silwanus Soemoele menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum penting dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat, dengan kebijakan pemerintah pusat serta prioritas pembangunan daerah.
“Melalui forum ini, kita telah mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan, menyusun prioritas program dan kegiatan, serta menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027,” kata Silwanus Soemoele.
Adapun tema pembangunan yang diusung untuk 2027 adalah “Penguatan ekonomi lokal dan daya saing daerah berbasis potensi wilayah”.
Tema ini menjadi komitmen bersama dalam mendorong pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal, kearifan budaya, serta pemanfaatan optimal sumber daya daerah.
Pemprov Papua mengapresiasi seluruh peserta Musrenbang, termasuk perwakilan pemerintah pusat, DPR, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dinilai aktif berkontribusi dalam proses perencanaan.
Pemprov pun menekankan pentingnya keterlibatan MRP dalam setiap pelaksanaan Musrenbang, khususnya di tingkat kabupaten. Seluruh kepala daerah diminta untuk wajib mengundang anggota MRP dalam Musrenbang khusus sebagai bagian dari implementasi otonomi khusus.
”Selain itu, komitmen terhadap transparansi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) juga ditegaskan. Laporan penggunaan dana Otsus tahun 2024 dinyatakan siap diserahkan, sementara laporan tahun 2025 masih dalam proses audit dan ditargetkan rampung pada Juni mendatang,” ujarnya.
Ke depan, pelaksanaan pembangunan di Papua Tengah akan berpegang pada prinsip berorientasi hasil, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP).
Fokus penggunaan dana Otsus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam forum tersebut, turut disoroti sejumlah tantangan di lapangan, termasuk tingginya harga kebutuhan pokok seperti beras di wilayah Intan Jaya yang mencapai Rp52.000 per kilogram, serta keterbatasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.
Pemerintah daerah juga meminta tenaga kesehatan yang telah dibiayai melalui program beasiswa untuk kembali dan mengabdi di daerah asal.
Di sisi lain, pemerintah berkomitmen melengkapi sarana dan prasarana pendukung guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal.
Silwanus Soemoele mengatakan, seluruh hasil kesepakatan Musrenbang akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan RKPD, sekaligus menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Musrenbang Provinsi Papua Tengah secara resmi ditutup dengan harapan seluruh program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Noak Mote)
