“DPD PSI Kabupaten Nabire mendorong pemerintah daerah memperluas akses pendidikan hingga kampung terpencil. Ketua DPD PSI Nabire, Alberth Mansawan, menyoroti kebutuhan fasilitas sekolah yang layak, peningkatan kesejahteraan guru, dan perlindungan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang merata”
Nabire, Kalawaibumiofi | Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kabupaten Nabire mendorong Pemerintah Kabupaten Nabire memperkuat pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua DPD PSI Kabupaten Nabire, Alberth Mansawan, S.IP, mengatakan pendidikan merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi tanpa membedakan tempat tinggal maupun kondisi sosial ekonomi keluarga.
“Pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap anak bangsa. Ia merupakan kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter di Kabupaten Nabire,” kata Alberth kepada Kalawaibumi.com di Nabire, Jumat (16/10/2026).
Menurut dia, pemerataan pendidikan tidak cukup dilakukan dengan membangun gedung sekolah. Pemerintah daerah juga perlu memastikan tersedianya fasilitas belajar yang layak, tenaga pendidik yang memadai, serta akses pendidikan yang berkelanjutan bagi anak-anak di wilayah terpencil.
PSI Nabire mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas belajar serta akses teknologi informasi hingga ke kampung-kampung. Upaya tersebut dinilai penting agar anak-anak di wilayah pedalaman memperoleh kesempatan belajar yang setara dengan anak-anak di perkotaan.
“Selain fasilitas sekolah, pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan dan kualitas guru yang bertugas di wilayah 3T. Serta dukungan bagi para guru perlu diwujudkan melalui insentif yang memadai, fasilitas tempat tinggal, serta pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkala,” tuturnya
Ia menerangkan bahwa setiap anak usia sekolah harus memperoleh akses pendidikan yang aman dan berkelanjutan. Karena itu, kebijakan pemerataan pendidikan perlu memperhatikan kebutuhan anak-anak yang menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi geografis dan minimnya fasilitas pendukung.
“Pendidikan bukan sekadar hadirnya bangunan sekolah, melainkan tentang hadirnya keadilan sosial dan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh anak di Nabire,” terangnya.
Lanjutnya, DPD PSI Nabire siap mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Namun, menurut dia, keberhasilan program tersebut perlu dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Ia juga mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk terlibat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Nabire.
“Kolaborasi pemerintah dan masyarakat diperlukan agar pemerataan pendidikan tidak berhenti sebagai program, tetapi benar-benar membuka kesempatan bagi setiap anak untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. [*]
