Nabire, Kalawaibumiofi.com | Peresmian Sekretariat Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah I Meepago Kabupaten Nabire, Papua Tengah, berlangsung pada Rabu (25/3/2026), di Jalan Jakarta, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire.
Ketua Dewan Adat Papua Wilayah I Meepago, Philemon Madai menyampaikan, sebagai anak asli dan tuan tanah di Kabupaten Nabire membuka ruang bagi siapa pun yang ingin datang dan berkontribusi membangun daerah.
Ia menekankan pentingnya kerjasama harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat.
“Kami sebagai pemilik negeri ini terbuka bagi siapa saja yang ingin membangun Nabire, tetapi harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan adat,” ujar Madai kepada media usai mengikuti acara peresmian sekretariat.
Ia juga menegaskan, pentingnya kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah. “Kita harus bekerja bersama-sama untuk membangun daerah ini, karena tanpa kebersamaan pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” tegas Madai.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah I Meepago, Fransiskus Magai, mengungkapkan rasa syukur atas diresmikannya sekretariat tersebut.
Ia menilai kehadiran sekretariat ini menjadi simbol sekaligus pintu masuk bagi peran aktif lembaga adat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami bersyukur sekretariat ini bisa diresmikan. Ini menjadi pintu gerbang bagi adat untuk terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan di wilayah,” katanya.
Menurutnya, keberadaan Dewan Adat tidak terlepas dari lahirnya kebijakan Otonomi Khusus yang bertujuan untuk membela tanah serta melindungi hak-hak masyarakat adat.
“Adat hadir bersamaan dengan Otonomi Khusus, untuk membela tanah dan melindungi masyarakat adat agar tidak kehilangan hak-haknya,” tutur Magai.
Ia juga menegaskan bahwa setiap pihak yang ingin masuk dan melakukan pembangunan di Kabupaten Nabire perlu menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah, pihak swasta, dan Dewan Adat guna menghindari perbedaan pendapat maupun potensi konflik di kemudian hari.
“Setiap investor atau pihak manapun yang ingin masuk harus berkoordinasi dengan pemerintah dan Dewan Adat, supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari,” tegasnya.
Fransiskus berharap, pemerintah provinsi maupun kabupaten dapat memberikan dukungan anggaran kepada Dewan Adat. Menurutnya, peran adat sangat penting dalam mengurus, mengarahkan, serta melindungi masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami berharap ada dukungan anggaran bagi Dewan Adat, karena adat memiliki peran penting dalam mengurus dan melindungi masyarakat,” harapnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pelibatan Dewan Adat dalam setiap proses pembangunan, khususnya di Wilayah I Meepago Kabupaten Nabire, guna mencegah terjadinya pergeseran hak, sengketa, serta persoalan berkepanjangan.
“Kalau adat dilibatkan sejak awal, maka pergeseran hak dan sengketa bisa dicegah, sehingga pembangunan berjalan dengan aman dan lancar,” pungkas Magai.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan Dewan Adat, diharapkan pembangunan di Kabupaten Nabire dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat dalam suasana damai, aman, dan saling menghormati. [*]
