Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pastor Paroki Kristus Sahabat Kita (KSK) Nabire, Romo Yohanes Adrianto, SJ, menyuarakan keprihatinannya atas situasi yang terjadi di Kabupaten Dogiyai. Menurutnya, salah satu akar masalah terletak pada kesiapan mental dan kemampuan aparat keamanan yang bertugas di wilayah itu.
Dalam pandangannya, durasi pendidikan selama 6 hingga 9 bulan dinilai belum cukup untuk mencetak aparat yang siap bertugas di daerah sensitif seperti Dogiyai bahkan Papua secara keseluruhan.
“Bagi saya, aparat keamanan yang dikirim ke sana dengan modal sekolah 6 bulan tidak cukup. Mereka harus dibekali psikologi yang kuat dan kepribadian yang matang. Masa orang sekolah 6 bulan sudah disuruh pegang senjata? Gak cukup mentalnya, nanti malah jadi orang-orang yang arogan,” ujar Romo Adrianto di Nabire, Sabtu (4/4/2026).
Romo Adrianto yang memiliki pengalaman panjang sebab pernah melayani di pedalaman khususnya Kabupaten Deiyai ini menegaskan, masyarakat di daerah tersebut adalah masyarakat yang sederhana. Mereka bersikap berdasarkan apa yang mereka terima (stimulus-respon).
Namun ironisnya, kehadiran aparat keamanan justru sering kali menjadi pemicu masalah.
“Mohon maaf saya katakan, aparat keamanan di sana (Dogiyai), bukan jadi penengah, tapi jadi sumber masalah. Siapa yang ke tempat karaoke? Aparat. Siapa yang jualan miras? Aparat juga. Jadi mereka malah menjadi sumber keributan,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa orang yang memegang senjata dan kepercayaan masyarakat harus memiliki kemampuan yang benar-benar mantap, baik secara keilmuan maupun kedewasaan sikap.
“Tidak mungkin sekolah sebentar terus dikasih senjata, ngawur pakainya pasti. Yang perlu diperkuat adalah kualitas manusia aparatnya sendiri,” tambahnya.
Menanggapi tuntutan masyarakat dan pemuda Dogiyai yang meminta pembentukan tim independen untuk mengungkap kasus yang terjadi, Romo Adrianto memastikan pihak Gereja siap berpartisipasi.
“Kalau Keuskupan ditanya siap atau tidak, ya siap. Uskup selalu bersuara jelas, mengecam segala bentuk kekerasan. Kalau ada perintah atau kebutuhan untuk terlibat, kita siap-siap saja,” katanya.
Dijelaskannya, saat ini pun pihak Gereja melalui Seksi Keadilan dan Perdamaian (SKP) telah mengirimkan perwakilan untuk bergabung dan memantau situasi di lapangan.
“Ada perwakilan SKP yang akan memantau situasi di sana, ” kata Romo Adri.
Romo Adri, jugamenyoroti perbedaan mendasar dalam cara penyelesaian masalah. Gereja selalu menekankan pendekatan yang dialogis dan humanis. Namun, hal ini sulit dilakukan jika pola pikir yang dibawa justru pola pikir pertempuran dan perang.
“Pendekatan humanis dan dialogis itu bisa dilakukan oleh orang yang tahu caranya. Kalau orang dilatih perang, nggak mungkin bisa dialog. Otaknya isinya perang, isinya musuh, bukan negosiasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan, bahkan ketika ada tim seperti Satgas yang dikirim dari luar daerah atau luar Papua, pola pikir yang dibawa seringkali masih berorientasi pada pertahanan dan kekerasan, bukan pada penyelesaian masalah secara damai.
“Bayangkan tim dari Jakarta dikirim ke sini, otaknya pasti perang. Bukan otak pendekatan dialog, bukan otak manis-manis, nggak ada itu bagi saya,” pungkasnya. [*]
