“RR Demianus Magai Yogi membantah tudingan bahwa pihaknya menyurati perusahaan untuk meminta jatah yakni uang, seperti surat yang berwedar bahkan dipublikasi oleh salah media. ia menduja, Rekayasa Oknum Manfaatkan Situasi di Nabire untuk kepentingannya”
Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pimpinan West Papua Army, RR Demianus Magai Yogi menegaskan, bahwa surat yang beredar luas dan diberitakan oleh media Tribun Papua Tengah dengan judul berita “Bikin Malu! TPNPB-OPM Teror Perusahaan di Papua Tengah Lewat Surat, Minta Uang Pengamanan Rp700 Juta” bukan merupakan surat resmi dari West Papua Army.
Ia menjelaskan, logo yang dicantumkan dalam surat tersebut bukan logo resmi West Papua Army. Logo resmi telah mengalami dua kali revisi dan saat ini digunakan dalam struktur kepemimpinan organisasi.
“Maka logo pada surat yang beredar merupakan logo lama dan tidak sesuai dengan identitas resmi yang berlaku,” jelas Demianus Magai Yogi.
Demianus Magai Yogi menduga, surat tersebut diduga dibuat dan direkayasa oleh oknum atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan pribadi. Pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat dari markas komando.
“Jadi perlu saya tegaskan bahwa surat itu bukan kami keluarkan, melainkan oknum yang tidak bertanggung jawab dikeluarkan melalui struktur komando resmi West Papua Army,” jelasnya.
Menurut dia, situasi yang terjadi di Kampung Musairo, Nabire, bukan bagian dari komando maupun operasi West Papua Army. Ia menduga, ada kelompok dengan kepentingan tertentu yang sengaja menciptakan situasi untuk menggiring opini publik serta menjadikan alasan penyebaran surat tersebut.
“Termasuk isu permintaan uang sebesar Rp700 juta kepada Perusahaan, sekali lagi itu bukan perbuatan kami,” tutupnya.
Selanjutnya, Demianus Magai Yogi meminta kepada Masyarakat dan Perusahaan di Provinsi Papua Tengah, agar tidak muda mudah percaya terhadap surat yang beredar tersebut.
Ia menegaskan bahwa surat itu tidak melalui jalur resmi organisasi dan tidak memiliki legitimasi dari kepemimpinan West Papua Army saat ini.
Dia juga bilang bahwa pola penyebaran isu serupa pernah terjadi sebelum tahun 2020 dan kembali muncul pada tahun 2024.
“Dan Tindakan ini merupakan bagian dari upaya membangun opini negatif serta mengalihkan isu dengan memanfaatkan situasi keamanan di Nabire,” pungkasnya. [*]
