Nabire, Kalawaibumiofi.com | Sejumlah poin menjadi catatan penting para kepala daerah dalam Forum Koordinasi Stategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Forum dengan tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera” itu berlangsung pada 11-12 Mei 2026.
“Dari forum ini kita telah menyepakati sejumlah catatan/poin penting antara lain, perlunya penguatan sinergi pusat dan daerah serta penguatan tiga pilar utama yaitu gubernur, DPR, MRP,” kata Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa S.H dalam sambutannya saat penutupan, Selasa (13/05/2026).
Gubernur Nawipa yang merupakan Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua mengatakan, hal lain yang menjadi komitmen bersama adalah mengimplemetasikan iterobilitas, SIPD RI, SIKD Otsus dan SIPP.
Hal lain, pentingnya pelaksanaan sensus OAP, sebagai basis data perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran. Masukan untuk percepatan penyesaian Perdasus, Perdasi serta revisi PP nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, dan rencana tindaklanjut teknis terkait revisi PMK Nomor 33 Tahun 2024 dan penguatan tata kelola dana Otsus.
“Mari kita gotong royong sama-sama. Pertama kita punya data. Kalau tidak ada data tidak akan pernah selesai barang ini. Hidup ini akan berganti. Hari ini kita pemimpin, besok kita pemimpin dan lusa adik-adik kita akan jadi pemimpin di negeri ini,” ucapnya.
“Kalau masalah ini tidak selesai hari ini, besok juga tidak akan selesai. Jadi saya berharap dengan pertemuan ini kita gotong royong, kita finalkan data orang asli Papua. Orang asli Papua ini sedikit, menurut saya ini bisa kita selesaikan dengan baik.”
Katanya, apabila kepala daerah se-Tanah Papua dan para pengambil kebijakan bersatu, akan memiliki kekuatan apabila bicara tentang hak-hak orang asli Papua.
“Kalau kita bersatu, satu hati, satu tujuan, satu pikiran bahwa besok harus lebih baik dari hari ini kita pasti bisa dan kita sudah bisa karena hari ini kita sudah menunjukkan itu,” ujarnya.
Gubernur Nawipa menegaskan, seluruh hasil dan rekomendasi ini tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen forum semata. Para kepala daerah harus kerja. Apalagi sudah disepakat membentuk sekretariat bersama sehingga hal ini dikerjakan bersama.
“Ini memang butuh waktu, tapi kalau kita bisa kerjasama sebagaimana semangat pembangunan Tanah Papua yang mengusung tiga pilar utama pembangunan, yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif,” katanya.
Gubernur Nawipa meyakini, apabila para pihak bekerjasama, Papua tidak butuh orang pintar tapi orang jujur, punya integritas dan harga diri, punya moral, itu sudah cukup membangun negeri ini.
“Kita tidak harus butuh orang pintar terlalu banyak membangun negeri ini. Jadi menurut saya dengan Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif ini kita hanya perlu berinovasi dan berkolaborasi untuk membangun negeri ini,” ujarnya.
Karenanya lanjut Gubernur Nawipa, penguatan tata kelola pembangunan dan keberpihakan terhadap OAP harus menjadi fokus bersama dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Sebab, Tanah Papua membutuhkan kolaborasi. Bukan berjalan sendiri-sendiri. Karena itu forum seperti ini penting untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi dan memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
“Kita ingin dana Otsus benar-benar tepat sasaran, transparan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat asli Papua melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat,” katanya. (*)
