Jayapura, Kalawaibumiofi.com | Kelompok Suara Perempuan Papua Bersatu menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi keamanan dan kondisi kemanusiaan yang terjadi di berbagai wilayah di Tanah Papua, Kamis (30/4/2026).
Dalam pernyataan tersebut, mereka mengecam keras dugaan tindakan kekerasan yang menimpa warga sipil, termasuk insiden yang dilaporkan terjadi di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, pada 14 April lalu. Mereka menyoroti bahwa korban dalam konflik yang berlangsung antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata ini didominasi oleh kelompok rentan, mulai dari perempuan, anak-anak, balita, hingga ibu hamil.
“Perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan. Mereka tidak hanya menjadi korban fisik, tetapi juga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara,” bunyi pernyataan tersebut.
Organisasi ini juga menyoroti kondisi pengungsi internal yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 107.000 jiwa. Mereka menilai, konflik yang telah berlangsung sejak 2018 dan meluas ke berbagai kabupaten telah menciptakan krisis kemanusiaan yang serius, ditandai dengan minimnya layanan publik di wilayah konflik.
Berikut adalah tuntutan yang disampaikan oleh Suara Perempuan Papua Bersatu :
1. Meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menarik seluruh pasukan militer organik maupun non-organik dari Tanah Papua.
2. Menuntut tanggung jawab negara atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sejak 1961 hingga saat ini.
3. Meminta pemerintah dan pimpinan TNI mengakui serta mengevaluasi dugaan keterlibatan aparat dalam pelanggaran HAM.
4. Mengusut tuntas dan menghukum pelaku kekerasan di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, pada 14 April 2026.
5. Membebaskan seluruh tahanan politik Papua.
6. Menolak rencana pembangunan bandara antariksa di Pulau Biak.
7. Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan masyarakat adat.
8. Menghentikan praktik penangkapan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil.
9. Menghentikan segala bentuk teror, intimidasi, dan penangkapan paksa.
10. Membuka ruang dialog untuk penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat.
Pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib masyarakat sipil yang terdampak langsung oleh konflik berkepanjangan. [*]
Hormat kami, Suara Perempuan Papua Bersatu Penanggung jawab: I.C. Murid.
