Mimika, Kalawaibumiofi.com | Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jeremias Rontini, menerima kunjungan kerja Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Soedeson Tandra, di lingkungan Polres Mimika, Selasa (12/5/2026). Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka agenda pengawasan dan perlindungan perorangan, sekaligus menjadi wadah bagi jajaran kepolisian daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis serta kebutuhan mendesak guna penguatan institusi.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Polda Papua Tengah memaparkan sejumlah isu krusial terkait penguatan lembaga kepolisian di wilayahnya. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Tengah yang hingga saat ini belum terealisasi, padahal lahan untuk pembangunannya sudah tersedia.
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jeremias Rontini, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menghibahkan lahan seluas 34 hektar yang lokasinya berdekatan dengan kawasan Bandara Nabire. Menurutnya, keberadaan Mako definitif menjadi kebutuhan mutlak dan sangat mendesak guna menunjang kualitas pelayanan serta efektivitas operasional kepolisian di provinsi yang masih baru terbentuk ini.
“Kami berharap Komisi III DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan Mako Polda Papua Tengah. Ini menjadi salah satu impian besar kami agar keberadaan Polda Papua Tengah semakin representatif, serta personel Polri yang bertugas di sini juga dapat memiliki rasa kebanggaan dan kenyamanan dalam bekerja,” ujar Kapolda.“Perlu diketahui, untuk desain gambar teknis pembangunan Mako Polda Papua Tengah juga telah kami siapkan secara matang, sebagai bagian dari kesiapan perencanaan pembangunan yang sudah kami susun,” sambungnya.
Selain soal gedung induk, Kapolda juga menyoroti tingginya tingkat tantangan tugas kepolisian di wilayahnya. Menurutnya, selain memiliki potensi kerawanan konflik sosial dan gangguan keamanan, dinamika penyampaian aspirasi atau aktivitas demonstrasi di Papua Tengah juga cukup tinggi dan kerap terjadi. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kesiapan sumber daya manusia.
“Papua Tengah memiliki dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat yang cukup kompleks. Karena itu, kondisi ini perlu diimbangi dengan penambahan jumlah personel Polri, salah satunya melalui rekrutmen sebanyak-banyaknya agar beban tugas dapat terdistribusi dengan baik,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, turut menyampaikan kondisi riil di wilayah hukumnya. Polres Mimika membawahi 18 distrik atau kecamatan, namun hingga saat ini baru memiliki 11 unit Kepolisian Sektor (Polsek). Akibatnya, masih terdapat beberapa Polsek yang harus melayani dan mengamankan wilayah lebih dari satu distrik sekaligus.
“Masih ada beberapa Polsek yang harus membackup atau menopang wilayah lebih dari satu distrik. Karena itu, kami sudah mengusulkan kebutuhan ini kepada pemerintah daerah, dan kedepannya rencananya akan dibangun Pos Polisi di titik-titik strategis untuk memperpendek jangkauan pelayanan,” jelasnya.
Kapolres juga menekankan perlunya dukungan alat khusus (alsus) yang memadai guna menunjang kinerja penyidik dalam mengungkap kasus di lapangan, mengingat kompleksitas dan dinamika keamanan di Kabupaten Mimika yang terus meningkat.
“Kami berharap adanya bantuan alat khusus yang lebih canggih, layak, dan mutakhir untuk membantu proses pengungkapan kasus di lapangan. Setidaknya saat ini yang menjadi kebutuhan mendesak adalah alat Direction Finder (DF) atau Radio Direction Finder (RDF), alat ini sangat krusial untuk membantu kami melacak sinyal dan mengungkap berbagai perkara di lapangan,” tambah Kapolres.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Soedeson Tandra, menegaskan komitmennya untuk menyerap seluruh aspirasi, masukan, serta kebutuhan nyata aparat penegak hukum di daerah. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari tugas pokok Komisi III yang memiliki agenda pengawasan dan perlindungan yang dilakukan secara rutin setiap tahun.
“Komisi III itu memiliki agenda pengawasan perorangan setiap tahun sebanyak tiga kali. Momen ini memang kami gunakan untuk menyerap aspirasi, mendapatkan masukan, mendengar keluhan, dan juga usulan-usulan strategis yang nantinya bisa saya bawa ke rapat kerja Komisi dan diteruskan ke sidang paripurna DPR,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selain bertugas di Komisi III, dirinya juga dipercaya menjadi bagian dari Badan Anggaran DPR RI. Posisi ini memberinya tanggung jawab besar untuk mengawal pemenuhan kebutuhan anggaran dari mitra kerja Komisi III, termasuk institusi Kepolisian Republik Indonesia.
“Kebetulan saya diutus masuk dalam alat kelengkapan dewan, yaitu Badan Anggaran. Setiap komisi menugaskan anggotanya untuk mengawal kebutuhan anggaran mitra kerja, dan Kepolisian merupakan salah satu mitra utama Komisi III. Karena itu, saya ingin mendapatkan berbagai masukan langsung dari jajaran kepolisian di sini agar nanti penganggarannya tepat sasaran,” tuturnya.
Di akhir pertemuan, Dr. Soedeson juga memberikan motivasi dan pesan mendalam kepada seluruh personel Polri agar terus bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta senantiasa memelihara kepercayaan masyarakat. Ia menilai tugas Polri sangat berat dan luas jangkauannya karena bersentuhan langsung dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Polri itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau boleh diibaratkan, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu semua aspek kehidupan berkaitan erat dengan tugas Polri. Karena itu saya mengingatkan agar seluruh anggota benar-benar menjaga tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang baik,” pungkasnya. [*]
