Jayapura, Kalawaibumiofi.com | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Tengah, Thobias Bagubau menyarankan Majelis Rakyat Papua atau MRP se-Tanah Papua melakukan evaluasi internal atau mengevaluasi diri, sebelum berangkat ke Jakarta bertemu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI.
Pernyataan itu disampaikan Thobias Bagubau berkaitan dengan rencana MRP se-Tanah Papua berangkat ke Jakarta bertemu DPD RI, seperti yang disampaikan Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak beberapa hari lalu.
Rencana bertemu DPD RI itu muncul setelah senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsel Mayor mengeluarkan pernyataan agar MRP sebaiknya dibubarkan, karena dianggap dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat di Tanah Papua.
Namun Thobias Bagubau berpendapat, sebaiknya MRP se-Tanah Papua melakukan evaluasi internal sebelum bertemu DPD RI.
Dengan begitu MRP dapat mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini luput dari penanganan, seperti kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, konflik di Intan Jaya, serta berbagai persoalan lain yang membutuhkan peran aktif MRP.
Selain itu, Bagubau yang pernah menjadi Ketua LMA Swamemo itu mengatakan, rencana MRP se-Tanah Papua ke Jakarta bertemu DPD RI, hanya menghamburkan anggaran, tanpa kejelasan tujuan yang substantif.
“[Rencana MRP bertemu DPR RI] itu saya pikir sah-sah saja. Namu mereka ke Jakarta itu mau mendapatkan apa. Poinnya apa. Apa yang disampaikan oleh Anggota DRD RI itu adalah masukan. Semestinya para pimpinan MRP dari enam provinsi di Tanah Papua duduk bersama, melakukan evaluasi internal,” kata Thobias Bagubau, Jumat (27/03/2026).
Thobias Bagubau menyatakan, rencana perjalanan MRP ke Jakarta akan menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Jika tanpa hasil yang konkret, hal tersebut hanya akan menjadi ajang pemborosan anggaran.
“Tidak usah ke Jakarta, ini juga buang-buang biaya. Silakan saja ke Jakarta, tapi dalam rangka apa,” ujarnya.
Bagubau mengingatkan, pentingnya MRP kembali membaca dan menjadikan pedoman dokumen-dokumen yang telah disusun oleh MRP periode pertama yang dipimpin almarhum Agus Alue Alua. Karena MRP periode pertama telah merumuskan buku putih yang berisi fondasi dan pedoman kerja.
“MRP periode pertama sudah taruh fondasi, itu kekuatan. Walaupun Jakarta tolak, silakan. Supaya MRP bisa sampaikan bahwa kami sudah buat begini tapi Jakarta tolak. Itu elegan, itu bagus,” ucapnya.
Menurut Bagubau, MRP periode pertama di bawah kepemimpinan Agus Alua dan MRP periode kedua dan ketiga yang dipimpin Timotius Murib seharusnya menjadi pelajaran berharga, agar MRP kini tidak hanya berangan-angan tanpa melihat dasar-dasar perjuangan yang telah diletakkan sebelumnya.
Ia berharap, ke depan MRP bisa benar-benar menjalankan tugas dengan kesungguhan hati, bukan sekadar tampil di publik tanpa aksi nyata. Sebab, masyarakat Papua sedang menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan peran aktif lembaga kultur itu. (Davine)
