Nabire, Kalawaibumiofi.com |Tokoh pemuda Papua Tengah, Norton Karubui, menyoroti sejumlah persoalan krusial mulai dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), pemenuhan hak-hak masyarakat adat, hingga pendekatan keamanan dan dampak lingkungan pembangunan di tanah Papua. Pandangan tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) film berjudul Pesta Babi yang digelar di Asrama Puncak, Jalan Jakarta, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire, pada Rabu (13/5/2026) malam.
Dalam wawancara usai pemutaran film, Norton menilai bahwa isu tanah adat dan keterlibatan masyarakat dalam setiap program pembangunan menjadi perhatian utama dan keprihatinan mendalam bagi warga adat di Papua saat ini. Hal ini tercermin dari pesan-pesan yang juga tersirat dalam film yang diputar, yang mengangkat sisi kehidupan dan nilai-nilai masyarakat adat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata atau mengabaikan berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat adat terkait hak ulayat dan tanah adat mereka. Ia menegaskan, pemerintah daerah seharusnya berperan aktif menjadi jembatan atau penyambung aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, agar hak-hak adat tersebut diperhatikan, diakui, dan dipenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Selain soal hak atas tanah, Norton juga meminta kepada pihak aparat keamanan agar tidak menerapkan pendekatan yang represif dalam melakukan pengamanan proyek-proyek strategis nasional yang berjalan di wilayah Papua. Ia berharap pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan prinsip dialog, kemanusiaan, dan kearifan lokal agar tidak memicu ketegangan atau gesekan dengan masyarakat adat setempat.
“Sekarang kita sudah berada di era keterbukaan informasi. Pemerintah, masyarakat adat, dan pengusaha harus bisa duduk bersama membahas hak-hak masyarakat adat agar pembangunan dapat berjalan baik, lancar, dan bermanfaat bagi semua pihak,” ujar Norton.
Ia menambahkan, selama ini keluhan dan aspirasi masyarakat adat terkait dampak langsung maupun tidak langsung dari pembangunan sering kali belum didengar atau ditindaklanjuti dengan baik. Kondisi tersebut, menurutnya, sangat berisiko memicu keresahan, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan perlawanan atau tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan.
Dalam kesempatan itu, Norton juga menyoroti pelaksanaan PSN di Papua Tengah yang dinilainya belum sepenuhnya memperhatikan aspek analisis dampak lingkungan secara mendalam dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa kerusakan alam yang terjadi akibat pembangunan akan memberikan dampak jangka panjang yang sangat besar dan merugikan bagi kehidupan, sumber penghidupan, serta masa depan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kerusakan alam akibat pelaksanaan proyek strategis nasional sangat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat ke depan. Ini harus menjadi perhatian serius dan tanggung jawab bersama, jangan sampai pembangunan yang dibawa justru merusak tempat hidup kita sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Norton menilai lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam mengawal setiap tahapan pelaksanaan PSN di Papua Tengah. Ia berharap para wakil masyarakat adat, baik yang duduk di MRP maupun di lembaga legislatif, benar-benar turun langsung ke lapangan hingga ke tingkat marga dan kampung untuk mendengar keluhan serta memastikan hak-hak warga terpenuhi.
Menurutnya, jika komunikasi, musyawarah, dan keterlibatan masyarakat adat dilakukan secara baik dan menyeluruh sejak tahap perencanaan, maka seluruh program pembangunan nasional di Papua, khususnya di Papua Tengah, pasti dapat berjalan lancar, diterima masyarakat, dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kalau semua dibicarakan, disepakati, dan dilibatkan dengan baik sejak awal, maka program strategis nasional di Papua, khususnya Papua Tengah, bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik atau persoalan yang berkepanjangan,” tutup Norton. [*]
