Nabire, Kalawaibumiofi.com | Seorang wartawan di Nabire, Teresia Tekege) dari Media Cepos Online.com mempertanyakan sikap pihak di Kantor DPR Papua Tengah yang melarang dirinya masuk untuk meliput kegiatan Badan Anggaran (Banggar), Rabu (23/9/2026).
Teresia mengaku hendak menjalankan tugas jurnalistik untuk meliput kegiatan Banggar di lingkungan Kantor DPR Papua Tengah. Namun, ia mengatakan dirinya diminta tidak masuk ke ruang rapat.
Menurut keterangan (TT), larangan itu disampaikan oleh seseorang yang berada di lingkungan DPR Papua Tengah. Bahkan, alasan yang disampaikan berkaitan dengan keberadaan ajudan yang disebut tidak diperbolehkan masuk ke ruang rapat.
“Ajudan saja ada duduk di luar,” kata orang yang diyakmini sebagai sataf sebagaimana ditirukan wartawan Teresia.
TT kemudian mempertanyakan alasan dirinya disamakan dengan ajudan.
“Saya wartawan, bukan ajudan,” ujarnya.
Ia menilai tugas wartawan berbeda dengan tugas ajudan. Kehadirannya di Kantor DPR Papua Tengah merupakan bagian dari tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi dan melaporkan kegiatan lembaga publik kepada masyarakat.
“Kita bukan ajudan, kita pers,” tegasnya.
Ia menyayangkan apabila wartawan yang hendak menjalankan tugas peliputan justru tidak diberikan akses untuk meliput kegiatan lembaga publik.
“Saya bikin berita nanti ini DPR,” ujarnya.
eristiwa tersebut kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah wartawan. Achmad Yusran mengatakan kejadian tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan persoalan yang sebelumnya pernah dialami wartawan lain.
“Ternyata belum tobat-tobat, padahal sebelumnya sudah ditegur sama pimpinan DPR karena kasus yang kurang lebih sama yang dialami oleh Kak Joice dan Kak Roy,” kata Achmad.
Wartawan Joice Rumkorem turut menanggapi persoalan tersebut.
“Staf DPR ini agak lain memang, kebal dengan teguran pimpinan,” kata Joice.
Di tengah persoalan tersebut, komunikasi dengan pimpinan DPR Papua Tengah juga menjadi perhatian para wartawan.
Abeth Amoye You menyebut sejumlah pimpinan DPR Papua Tengah sulit dihubungi melalui WhatsApp.
“Ketua, Ketua III dan Ketua IV punya WA tidak aktif semuanya, peleee,” kata Abeth.
Sementara wartawan yang berada di lokasi mengaku telah menghubungi Ketua IV DPR Papua Tengah melalui WhatsApp, namun pesannya belum mendapat respons.
“Saya juga ada chat Ketua IV, tapi centang satu. Saya masih di DPR,” kata wartawan tersebut.
Achmad Yusran kemudian mempertanyakan sikap staf DPR Papua Tengah apabila memang sebelumnya telah ada teguran dari pimpinan terkait persoalan akses wartawan.
“Berarti tidak menghargai pimpinan. Selevel pimpinan yang kita sebagai media pun cukup segan, tapi ini justru staf DPR itu sendiri kok dengan pimpinannya seperti itu,” ujar Achmad.
Menurut dia, persoalan sebelumnya semestinya menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Harusnya ambil pelajaran dari kasus kemarin. Ya kali kasus sama kembali terulang,” katanya.
Para wartawan berharap persoalan akses peliputan di lingkungan DPR Papua Tengah dapat diperjelas sehingga tugas jurnalistik dapat berjalan dengan baik, terutama dalam meliput kegiatan lembaga publik.
Sebelumnya, informasi mengenai Rapat Banggar DPR Papua Tengah sudah di sebar melalui grup resmi Kantor itu. CENTRAL PARLEMENTARIA NEWS (Grup WhatsApp DPR Papua Tengah).
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak DPR Papua Tengah walaupun Kalawai telah memcoba untuk menghubungi, mengenai alasan wartawan dilarang masuk ke ruang rapat Banggar maupun tanggapan pimpinan DPR Papua Tengah terhadap persoalan tersebut. [*]
