Nabire, Kalawaibumiofi.com | Mantan Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Rakyat Indonesia (PRI) Provinsi Papua Tengah untuk periode 2026–2031.
Kepemimpinan ini resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD PRI Provinsi Papua Tengah serta SK Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di delapan kabupaten, yakni Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. SK kepengurusan diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PRI, Muhammad Nazaruddin, dalam acara di Kantor DPP PRI, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Atas nama seluruh pengurus DPD dan delapan DPC PRI se-Provinsi Papua Tengah, Yakobus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua Umum serta jajaran DPP PRI atas kepercayaan yang diberikan.
“Kepercayaan ini kami terima sebagai amanah dan tanggung jawab untuk membangun, mengembangkan, dan membesarkan PRI di Papua Tengah. Bagi kami, mandat kepengurusan bukan sekadar menempati jabatan dalam struktur partai, melainkan tanggung jawab membangun organisasi yang kuat dan menjalankan kerja politik yang sungguh-sungguh bagi kepentingan rakyat,” ujar Yakobus dalam siaran persnya diterima Kalawaibumiofi.com Selasa malam.
Sebagai partai baru yang sedang bertumbuh, PRI Papua Tengah akan memusatkan langkah awal pada konsolidasi dan penguatan organisasi. DPD bersama delapan DPC akan bekerja memperkuat dan memperluas struktur kepengurusan, merekrut anggota dan kader, melakukan kaderisasi serta pendidikan politik, serta memperkenalkan PRI secara luas kepada masyarakat.
“Kami ingin membangun PRI dari bawah: bukan sekadar memiliki struktur yang lengkap secara administratif, tetapi organisasi yang hidup, bekerja, dan mengakar di tengah rakyat. Kekuatan sebuah partai pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya struktur, tetapi terutama oleh kualitas kader dan kepercayaan rakyat,” tegasnya.
Yakobus mengatakan, pembangunan PRI harus berpijak pada realitas Papua Tengah yang memiliki keragaman geografis, sosial, ekonomi, dan budaya di delapan kabupatennya. Pengurus dan kader harus turun langsung ke tengah masyarakat, membuka ruang komunikasi, mendengar aspirasi, memahami persoalan, dan merumuskan agenda perjuangan yang relevan dengan kebutuhan warga.
“Sesuai namanya, Partai Rakyat Indonesia harus menempatkan rakyat sebagai pusat perjuangan politiknya. Politik bukan semata-mata tentang pemilu, jabatan, dan kekuasaan. Politik harus menjadi jalan menyerap dan mengorganisasi aspirasi rakyat, merumuskannya menjadi agenda perjuangan, serta memperjuangkannya melalui proses politik dan kebijakan publik,” katanya.
PRI Papua Tengah akan memfokuskan perhatian pada isu-isu nyata dalam kehidupan masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, lapangan pekerjaan, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan Orang Asli Papua, pembangunan kampung, infrastruktur dan konektivitas, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang adil dan bermanfaat bagi rakyat.
“PRI tidak boleh hadir hanya ketika membutuhkan suara dalam pemilu. Kalau kita menggunakan nama rakyat, maka kita harus bersedia hadir, mendengar, bekerja, dan berjuang bersama rakyat,” ujar Yakobus.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat di delapan kabupaten Papua Tengah, tanpa membedakan suku, agama, profesi, maupun latar belakang sosial, untuk bergabung dan membangun PRI sebagai rumah politik bersama yang terbuka dan inklusif.
“PRI Papua Tengah tidak boleh menjadi milik ketua, pengurus, atau kelompok tertentu. Partai ini harus dibangun dan dibesarkan bersama sebagai wadah bagi siapa saja yang memiliki integritas, kepedulian, dan kemauan bekerja bagi kepentingan rakyat. Kita akan memulainya dari hal paling mendasar: membangun organisasi, membentuk kader, hadir di tengah masyarakat, mendengar rakyat, memahami persoalan rakyat, dan memperjuangkannya bersama rakyat. Itulah makna ‘Berjuang Bersama Rakyat’ yang ingin kami wujudkan di Papua Tengah,” pungkas Yakobus. [*]
