Nabire, Kalawaibumiofi. com | Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar zoom meeting, bahas konflik Kapiraya, Jumat (13/2/2026). Rapat yang di mediasi oleh Kesbangpol ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa. Kemudian diikuti oleh Waket I MRPT, Waket IV DPRPT, Bupati Mimika, Bupati Deiyai, Bupati Dogiyai.
Plt Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, dalam keterangan resmi usai rapat, bahwa Pemprov berkomitmen untuk menyelesaikan konflik tapal batas adat di Kapiraya secara tuntas.
Adii menjelaskan, Gubernur Meki F. Nawipa telah menginstruksikan koordinasi intensif antara Provinsi Papua Tengah dengan tiga kabupaten, yakni, Dogiyai, Deiyai, dan Mimika untuk bentuk tim penanganan konflik.
“Maka kesepakatannya adalah masing-masing kabupaten membentuk tim penanganan konflik. Baik dari Pemprov dan tiga Kabupaten, yang koordinasi dengan suku Mee dan Kamoro, agar konflik tidak menyebar,” jelas Adii.
Sementara terkait tapal batas, tim yang terbentuk akan melakukan negosiasi dengan para pemilik hak ulayat. Tim akan negosiasi langsung dengan pemilik hak ulayat Mee dan Kamoro untuk selaraskan batas administrasi negara dengan hukum adat.
“Setelah konsolidasi suku, Forkopimda provinsi dan kabupaten turun ke Kapiraya: mulai dari rapat suku, rumusan hasil, hingga selesaikan tapal batas adat,” ungkap Adii.
Dikatakan, Gubernur Meki Nawipa akan mengeluarkan surat edaran larang penerbangan ke Kapiraya. Serta istirahatkan sementara pekerja, termasuk tambang rakyat.
“Sambil menunggu penyelesaian proses tapal batas,” kata Adii.
Selanjutnya, atas nama Gubernur Nawipa, Adii menghimbau kepada seluruh Masyarakat dari tiga Kabupaten untuk menahan diri. Serta menghentikan tindakan provokatif tetapi menjaga kebersamaan dan kekeluargaan.
“Hidup kit aini sementara di bumi. Kita harus saling menjaga kebersamaan, kalau ada masalah harus diselesaikan. Jadi nanti secara adat dan merumuskan Langkah -langkah damai,” harap Adii. [*]
