Jayapura, Kalawaibumiofi.com | Masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) telah lama menjadi tantangan utama pembangunan pendidikan di Indonesia bagian timur, termasuk Provinsi Papua Tengah. Seiring berjalannya waktu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat terus menerapkan berbagai strategi inovatif dan terukur untuk mengatasi persoalan tersebut.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE, dalam forum strategis yang digelar di Hotel Aston Jayapura, 28–30 Mei 2026. Kegiatan tersebut merupakan Rapat Koordinasi Pendampingan Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, Implementasi Program Penanganan ATS, dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Papua.
Menurut Nurhaidah, pendidikan adalah hak dasar setiap anak tanpa terkecuali, terlepas dari letak geografis, kondisi ekonomi, maupun latar belakang budaya.
“Di Papua Tengah, kami menghadapi tantangan geografis yang berat, akses infrastruktur yang belum merata, serta beragam faktor sosial budaya yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Namun, hal ini tidak menjadi alasan untuk berhenti berusaha. Justru tantangan ini memacu kami mencari solusi yang tepat sasaran dan relevan dengan kondisi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan penanganan ATS menjadi prioritas mengingat jumlahnya yang masih tinggi. Persoalan ini juga berdampak langsung pada Indeks Pembangunan Manusia, sekaligus berkaitan dengan pemenuhan hak asasi anak serta amanat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
Program ini juga sejalan dengan komitmen Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH dan Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos, M.Si, serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni “Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Hal itu juga selaras dengan arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif.
Selama dua tahun terakhir, pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah program prioritas sebagai berikut :
✅ Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, pengelolaan satuan pendidikan dasar hingga menengah menjadi kewenangan kabupaten, sedangkan provinsi menangani Sekolah Luar Biasa. Mengingat beban yang dihadapi kabupaten dan banyaknya sekolah di pedalaman yang dikelola yayasan seperti YPPGI, YPPK, dan YPK, pemerintah provinsi berperan memberikan dukungan pembiayaan.
✅ Sekolah Gratis dan Bantuan Biaya Pendidikan
Sejak 2025, pemerintah membiayai pendidikan di 132 sekolah SMA, SMK, dan SLB dengan menjangkau 26.951 siswa. Pada 2026, cakupan diperluas hingga jenjang SMP di 148 sekolah dengan 26.511 siswa. Secara keseluruhan, dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah menjangkau 187 sekolah dan 53.951 siswa. Bantuan juga diberikan kepada 5.216 mahasiswa di 25 perguruan tinggi untuk membiayai SPP, praktek kerja lapangan, dan biaya wisuda.
“Program ini bertujuan agar siswa tidak putus sekolah dan terdorong melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,” jelas Nurhaidah.
✅ Bantuan Biaya Sekolah Berpola Asrama
Pemerintah juga mendukung 13 asrama yang dikelola lembaga keagamaan sejak 2025, menampung 1.009 siswa di enam kabupaten. Kerja sama juga dilakukan dengan lembaga pendidikan lain seperti Sekolah Genius Tangerang, Meepa Boarding School, dan SMA Meepago di Nabire untuk mendidik anak berprestasi dari keluarga kurang mampu.
✅ Program Sekolah Sepanjang Hari
Program ini bertujuan mengatasi rendahnya waktu belajar efektif dan kesenjangan mutu pendidikan. Sejak 2025 diterapkan di 10 sekolah dasar percontohan yang melayani 2.021 siswa. Manfaatnya meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, gizi siswa, pembentukan karakter, serta penguatan literasi dan numerasi.
✅ Pengadaan Tenaga Guru Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
Kekurangan guru menjadi salah satu penyebab tingginya ATS. Untuk mengatasinya, pemerintah merekrut Guru Mapega yang bertugas mengajar sekaligus mendata dan memverifikasi jumlah anak tidak sekolah. Sebanyak 274 guru ditempatkan pada 2025, dan ditambah 500 orang lagi pada 2026.
✅ Penguatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru
Sejumlah guru sempat meninggalkan tugas untuk melengkapi dokumen pengembangan karir. Pemerintah kemudian memfasilitasi program Pengenalan Lapangan Persekolahan dan Rekognisi Pembelajaran Lampau. Sebanyak 801 guru telah mengikuti program pada 2025 dan dinyatakan lulus, sedangkan 1.000 orang sedang diproses pada 2026. Dinas menargetkan seluruh guru bersertifikasi dan berkualifikasi memadai hingga 2029.
✅ Penyusunan Peta Jalan Penanganan ATS
Pada 2026, pemerintah daerah tengah menyusun panduan terstruktur agar penanganan ATS lebih terarah, kemitraan berjalan baik, dan capaiannya terukur.
Berbagai upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per April 2026 mencatat jumlah ATS di Papua Tengah turun drastis menjadi 131.118 anak, dari sebelumnya 205.764 anak pada 2024.
“Kami mengapresiasi semua pihak yang terlibat. Kami juga terus mempelajari praktik baik dari daerah lain, terutama dalam menangani anak yang belum pernah sekolah atau terlibat kenakalan remaja,” pungkas Nurhaidah. [*]
