Nabire, Kalawaibumiofi.com | Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Wilayah Jabodetabek, menggelar aksi damai sebagai bentuk respon atas dugaan penyimpangan anggaran serta lemahnya peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Aksi tersebut berlangsung di halaman Gedung BPK RI, Alamat Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210. Kamis (26/3/2026).
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, MRP merupakan lembaga representasi kultural yang memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak adat, hak atas agama, kepentingan perempuan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat Papua. Namun dalam prakteknya, IMAPA Jabodetabek menilai fungsi tersebut belum berjalan secara optimal.
Berbagai persoalan di Tanah Papua, termasuk dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran MRP yang mencapai puluhan miliar rupiah, menjadi dasar kuat bagi mahasiswa untuk menyuarakan tuntutan audit secara menyeluruh dan terbuka.
Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, massa IMAPA Jabodetabek berhasil menyampaikan aspirasi secara langsung kepada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pihak BPK RI dengan terbuka menerima aspirasi tersebut dan menyatakan komitmen untuk melakukan tindak lanjut.
“Aspirasi dari IMAPA menjadi perhatian kami. Segera kami akan menyampaikan kepada seluruh perwakilan BPK yang ada di seluruh provinsi di Tanah Papua untuk segera melakukan audit terhadap penggunaan dana MRP,” ujar Akianus Wenda dalam siaran pers tertulisnya, Jumat (27/3/2026).
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh IMAPA Jabodetabek adalah sebagai berikut:
- Mendesak BPK RI untuk segera melakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap penggunaan dana MRP di seluruh wilayah Tanah Papua.
- Mendesak BPK RI untuk mengumumkan secara terbuka hasil audit kepada publik, termasuk rincian terkait potensi kerugian negara yang mungkin terjadi.
- Mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan aparat penegak hukum lainnya untuk segera menindaklanjuti hasil audit serta memproses secara hukum tanpa diskriminasi atau tebang pilih.
- Mendesak proses evaluasi terhadap kinerja pengurus Asosiasi MRP se-Tanah Papua, termasuk langkah pencopotan Ketua Asosiasi MRP yang dinilai gagal menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
“Aksi ini bukan sekadar penyampaian aspirasi, tetapi bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kontrol sosial demi memastikan transparansi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Papua,” tegas Ketua Umum IMAPA Jabodetabek, Akianus Wenda.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Pengge Penggu, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal tuntutan ini hingga ada realisasi nyata dari pihak terkait.
“Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas dari BPK RI terkait aspirasi yang kami sampaikan hari ini, kedepannya kami akan melaksanakan aksi berikutnya dengan jumlah massa yang lebih besar dan langkah eskalasi yang sesuai,” tegasnya.
IMAPA Jabodetabek mengapresiasi respon positif dari BPK RI, namun menegaskan bahwa pengawalan terhadap proses audit dan pelaksanaan tindak lanjut akan terus dilakukan hingga adanya audit yang benar-benar terlaksana dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik.
Aksi ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa Papua dalam memperjuangkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan keadilan bagi seluruh masyarakat Papua demi masa depan yang lebih baik. [*]
