Nabire, Kalawaibumiofi | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Tengah menargetkan pembangunan balai benih ikan air tawar pada 2027. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan bibit ikan di sejumlah kabupaten, terutama wilayah pegunungan yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Kepala DKP Papua Tengah, Dr. Kardus Matuan, S.Si.Pi., M.M., mengatakan pembangunan balai benih belum dapat dilaksanakan pada 2026 karena pemerintah daerah masih mencari lokasi yang sesuai.
Menurut dia, lokasi balai benih harus memiliki sumber air yang memadai dan tersedia sepanjang waktu. Ketersediaan air menjadi syarat utama agar proses pembenihan ikan dapat berjalan dengan baik.
“Kalau orang bicara perikanan itu harus ada air, dan air itu harus tersedia sepanjang waktu. Jadi, kita belum mendapatkan tempat yang cocok untuk pembangunan balai benih,” kata Kardus saat diwawancarai di Nabire, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, sepanjang 2026 pihaknya masih melakukan survei untuk menentukan lokasi pembangunan. Jika lokasi yang sesuai sudah ditemukan, pemerintah akan melanjutkan proses pengadaan tanah dan pembangunan pada tahun berikutnya.
“Tahun ini kita masih survei-survei. Kalau sudah mendapatkan lokasi yang cocok, tahun depan kita sudah bisa melakukan proses pengadaan tanah, lalu pembangunan,” ujarnya.
Kardus mengatakan keberadaan balai benih sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bibit ikan dari luar Papua Tengah.
Saat ini, keterbatasan bibit ikan di Nabire membuat pemerintah harus mendatangkan benih dari Jayapura untuk memenuhi kebutuhan kegiatan penebaran ikan dan pembagian bibit kepada masyarakat.
Jenis ikan yang dikembangkan antara lain ikan nila dan ikan mas, menyesuaikan dengan potensi perairan di wilayah sasaran.
Tekan biaya pengiriman bibit ikan
Kardus berharap pembangunan balai benih dapat memperpendek rantai distribusi bibit ikan ke kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan.
Selama ini, pengiriman bibit dari luar daerah membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar. Dengan adanya fasilitas pembenihan di Nabire, pemerintah berharap pasokan bibit dapat lebih mudah dijangkau dan biaya pengangkutan bisa ditekan.
“Ke depan, kalau kita sudah bangun balai, bibit ikan bisa kita tampung di sini, lalu kita kirim ke daerah pegunungan. Jadi, kita bisa menekan biaya transportasi,” katanya.
Selain pembangunan balai benih, DKP Papua Tengah juga mempersiapkan tahapan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih untuk 2027.
Kardus mengatakan proses verifikasi calon lokasi akan dilakukan oleh tim yang dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tim tersebut melibatkan organisasi nonpemerintah dan perguruan tinggi.
Verifikasi dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang diusulkan pemerintah kabupaten, baik di Nabire maupun Mimika.
Menurut Kardus, calon lokasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki lahan sekitar setengah hektare, status tanah yang jelas, potensi perikanan, keberadaan nelayan, permukiman masyarakat pesisir, serta akses jalan dan listrik.
Persyaratan tersebut diperlukan agar fasilitas yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan.
Melalui persiapan pembangunan balai benih dan pengembangan kampung nelayan, DKP Papua Tengah berharap sektor perikanan daerah semakin mandiri. Ketersediaan bibit ikan yang lebih dekat dengan masyarakat juga diharapkan membuka peluang pengembangan usaha perikanan air tawar di wilayah pegunungan. [*]
