Nabire, Kalawaibumiofi.com | Dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT), John NR Gobai, melakukan kunjungan kerja dan survei lapangan ke Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, pada Rabu (15/4/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan lokasi yang diusulkan menjadi bagian dari program strategis nasional, Kampung Nelayan Merah Putih.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif yang dibangun oleh John NR Gobai bersama Stella Misiro dengan kementerian terkait. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan di pesisir Nabire, khususnya bagi masyarakat Suku Yerisiam Gua.
Koordinator Tim KKP, Charli, dalam pertemuan dengan masyarakat setempat menjelaskan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan representasi dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini difokuskan pada penguatan kemandirian nelayan lokal melalui penyediaan fasilitas penunjang yang komprehensif.
“Program ini bertujuan menciptakan kemandirian nelayan di wilayah pesisir. Kami mendorong ketersediaan infrastruktur mulai dari tempat tambatan perahu, bengkel, SPBU khusus nelayan, hingga pabrik es. Seluruh operasionalnya akan dikoordinasikan melalui Koperasi Merah Putih bersama masyarakat, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang mandiri,” ujar Charly.
Sementara itu, Wakil Ketua IV DPRPT, John NR Gobai, menegaskan bahwa survei ini merupakan langkah krusial dalam memetakan kebutuhan infrastruktur masa depan. Mengingat mayoritas penduduk Kampung Sima menggantungkan hidup sebagai nelayan, penguatan sektor ini menjadi prioritas mutlak.
“Kami hadir untuk meninjau dan memastikan kesiapan lahan bagi pembangunan fasilitas penunjang kedepan. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo melalui KKP atas program ini. Ini adalah langkah konkret dalam menciptakan kedaulatan ekonomi bagi masyarakat adat,” tutur John.
Lanjut John, harapannya agar KKP tidak hanya terpaku pada satu lokasi, namun dapat menetapkan sedikitnya 10 titik kampung nelayan di Kabupaten Nabire dan 10 titik di Kabupaten Mimika guna mencakup wilayah pesisir Papua Tengah secara lebih luas.
Masyarakat Kampung Sima menyambut optimis rencana tersebut. Kepala Dusun Sima, Markus Henawi, menyatakan bahwa program ini merupakan jawaban atas pergumulan panjang para nelayan lokal terkait keterbatasan alat dan akses pasar.
“Kami mendukung penuh dan siap menyiapkan segala kebutuhan administratif maupun lahan agar Kampung Sima ditetapkan sebagai Kampung Nelayan. Selama ini, kendala utama kami adalah fasilitas penunjang dan manajemen pemasaran yang belum tertata. Kami yakin program ini akan menjadi solusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat,” kata Markus.
Secara geografis, Kampung Sima merupakan wilayah yang diapit oleh area perkebunan kelapa sawit berskala besar. Selama ini, nelayan setempat hanya menjual hasil tangkapan mereka secara ritel kepada pekerja perkebunan. Seiring dengan rencana peresmian Kampung Nelayan, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat menerbitkan regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut untuk menyerap hasil tangkapan nelayan lokal dalam skala besar. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan sektor swasta diharapkan mampu menjamin keberlanjutan ekonomi nelayan pesisir barat Nabire.
Usai melakukan audiensi, Tim KKP dan DPRPT meninjau langsung beberapa titik koordinat di pesisir Kampung Sima yang akan diusulkan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur inti dalam proyek Kampung Nelayan Merah Putih tersebut. [*]
