Nabire, Kalawaibumiofi | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, menyoroti belum optimalnya hasil pembangunan di Papua Tengah meskipun daerah itu memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang relatif besar.
Ia menyebut sejumlah persoalan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, mulai dari tingginya angka kemiskinan dan stunting, rendahnya capaian pembangunan, hingga minimnya inovasi daerah.
“Dana besar, tapi keberhasilan rendah. Ini masalahnya di situ,” kata Elieser dalam dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Bapperida se-Provinsi Papua Tengah di Timika, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, besarnya anggaran daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi pelaksanaan program agar penggunaan anggaran memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Elieser juga menyoroti persoalan inovasi dan ketersediaan data pembangunan. Ia menilai pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam menghasilkan inovasi serta menyediakan data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan.
“Kadang-kadang kita minta data, tidak punya data. Ini yang melalui forum ini, izin, harapan kita bisa didiskusikan,” tuturnya.
Forum ini diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten untuk mengidentifikasi penyebab belum optimalnya capaian pembangunan. Melalui diskusi bersama, setiap daerah diharapkan dapat menyampaikan kendala yang selama ini dihadapi.
Elieser menjelaskan, Rakortek memiliki lima sasaran utama. Pertama, menyamakan persepsi dan pemahaman antara Bapperida provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.
Kedua, menyelaraskan program dan kegiatan prioritas antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ketiga, mengidentifikasi berbagai persoalan dan tantangan pembangunan di Papua Tengah.
Keempat, menyusun rekomendasi serta langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Kelima, membangun komitmen bersama dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Diperlukan kerja sama, koordinasi, dan komitmen seluruh pemerintah kabupaten serta para pemangku kepentingan,” jelasnya.
Lanjutnya, hasil pembahasan dalam forum tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada para pimpinan daerah, termasuk bupati dan sekretaris daerah di masing-masing kabupaten.
“Output daripada rapat koordinasi ini kita buat rekomendasi dan kita tindak lanjuti kepada para pimpinan, bupati dan sekda yang ada di kabupaten masing-masing,” pungkas Elieser. [*]
