Nabire, Kalawaibumiofi.com | Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, mengajak pimpinan lembaga gereja di wilayah ini untuk memperkuat peran gereja dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Papua Tengah. Ia menilai pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran dan banyaknya proyek pemerintah.
Hal itu disampaikan Meki dalam dialog bersama pimpinan lembaga gereja se-Papua Tengah di Ballroom, Senin (14/9/2026). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan yang masih membebani masyarakat Papua Tengah, mulai dari persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, konflik, pengungsian, hingga persoalan pertahanan dan keamanan.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, mengatakan dialog tersebut sengaja dilakukan dalam suasana informal agar pemerintah dan gereja dapat berbicara secara terbuka mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Gubernur sengaja mengundang dalam suasana santai, berdialog sambil minum kopi. Menurut Pak Gubernur, membangun daerah bukan cuma soal APBD dan proyek. Tetapi soal hati, soal iman, dan soal kebersamaan. Gereja punya peran besar di situ,” kata Emanuel melalui siaran pers, Senin.
Dalam dialog ini, para pimpinan gereja menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai menghambat pembangunan di Papua Tengah. Persoalan konflik dan pengungsian, pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, hingga tapal batas adat menjadi bagian dari pembahasan.
Emanuel mengatakan persoalan tersebut tidak dapat dilihat secara sektoral karena saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Ada masalah sosial, ada masalah pendidikan, konflik dan pengungsian, ada masalah kesehatan, ada masalah tapal batas adat. Semua itu telah menjadi faktor penghambat pertumbuhan pembangunan di semua sektor,” ujarnya.
Para pimpinan gereja, kata Emanuel, berharap pemerintah tidak hanya merespons persoalan dengan kebijakan sektoral, tetapi mencari solusi yang lebih menyeluruh.
Pertemuan itu sekaligus memperlihatkan posisi gereja yang masih dianggap penting dalam kehidupan masyarakat Papua. Gereja tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga memiliki jaringan sosial hingga ke kampung-kampung dan komunitas yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat.
Karena itu, Meki meminta gereja tidak berada di luar proses pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Salah satu pernyataan paling tegas Meki dalam dialog tersebut adalah mengenai posisi gereja terhadap pemerintah.
“Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja,” kata Meki sebagaimana dikutip Emanuel.
Pernyataan tersebut dijelaskan sebagai penegasan terhadap fungsi moral gereja, bukan pengambilalihan kewenangan pemerintahan.
Menurut Emanuel, gereja memiliki kewajiban untuk menegur dan mengingatkan pemerintah apabila kekuasaan menyimpang dari prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
“Dalam hal ini memang gereja harus ‘di atas’ dalam hal moral dan kebenaran. Pemerintah wajib dengar,” katanya.
Pernyataan itu menempatkan gereja sebagai salah satu kekuatan moral yang diharapkan mampu menjadi pengawas terhadap penggunaan kekuasaan. Pemerintah, dalam pandangan tersebut, tidak hanya dituntut bekerja berdasarkan aturan administratif dan anggaran, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada masyarakat secara moral dan kemanusiaan.
Emanuel mengatakan Meki tidak ingin dialog tersebut berhenti sebagai pertemuan seremonial. Berbagai masukan dari pimpinan gereja akan direkap dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah.
“Pak Gubernur tidak muluk-muluk memberikan kata-kata yang enak diterima di kuping. Akan tetapi lebih korektif dan mengajak para pimpinan lembaga gereja untuk bersinergi menentukan masa depan Papua Tengah yang lebih baik ke depan,” ujarnya.
Menurut Emanuel, Meki optimistis berbagai persoalan di Papua Tengah dapat ditangani apabila pemerintah dan gereja membangun kerja sama yang lebih kuat.
“Pak Gub sangat optimistis dan percaya, kalau pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan bersama, semua bisa teratasi,” katanya.
Selain meminta masukan, Meki juga meminta lembaga gereja menyerahkan data yang dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Data tersebut antara lain jumlah jemaat orang asli Papua, jumlah dan sebaran tenaga pelayan gereja seperti pendeta, gembala, pastor, pewarta, serta data lain yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.
Permintaan data tersebut menunjukkan pemerintah ingin memperkuat kebijakan berbasis data, terutama untuk mengetahui kondisi riil masyarakat dan jaringan pelayanan sosial-keagamaan di Papua Tengah.
“Jadi intinya adalah bagaimana supaya kita rapikan semua data terkait agar semua bisa jalan dalam menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik,” kata Emanuel.
Bagi pemerintah, data dari gereja diharapkan dapat melengkapi data pemerintahan dalam menentukan kebijakan. Sementara bagi gereja, keterlibatan tersebut membuka ruang yang lebih besar untuk menyampaikan kondisi masyarakat secara langsung kepada pemerintah.
Dialog itu pun menjadi ruang awal bagi pemerintah dan gereja untuk membangun kembali komunikasi yang lebih substantif dalam menghadapi persoalan konflik, pengungsian, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta persoalan sosial lainnya di Papua Tengah. [*]
