Nabire, Kalawaibumiofi.com | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa S.H menyatakan pembuatan tapal batas adat di Kapiraya mesti didahulukan dalam upaya penyelesaian sengketa tapal batas di sana antar suku Mee dan Kamoro.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa S.H pun menegaskan agar Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Deiyai, Dogiyai, Mimika dan instransi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Tengah, memfasilitasi pembuatan tapal batas adat di Kapiraya.
Katanya, bagaimanapun, yang mesti didahulukan adalah pembuatan tapal batas adat antara suku Mee dengan Kamoro dalam sengketa tapal batas di Kapiraya.
Kapiraya adalah kawasan perbatasan antara Kabupaten Deiyai, Dogiyai dan Mimika, Papua Tengah. Wilayah tersebut kini sedang menjadi sengketa antara suku Mee dan suku Kamoro.
Gubernur Nawipa mengatakan, untuk penyelesaian konflik sosial antara suku Mee dan Kamoro di Distrik Kapiraya, ia mengutus tim harmonisasi yang dibentuk tiga Bupati untuk melakukan pertemuan di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika pada 23 Februari 2026.
“Semua tim yang sudah dibentuk harus ketemu di Timika, lalu ketiga Bupati utus mereka sama-sama ke Kapiraya,” kata Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa saat memimpin rapat koordinasi secara daring di Nabire, ibu kota Papua Tengah, Jumat (20/2/2026).
Menurut Gubernur Papua Tengah, hal itu dilakukan supaya masyarakat mengetahui bahwa ada kerjasama yang baik antara para pimpinan daerah dan tim harmonisasi yang diutus dari tiga kabupaten.
“Bupati Mimika akan keluarkan surat undangan rapat itu di Timika. Bupati Deiyai dan Dogiyai beserta tim [akan] ke Timika, rapat bersama. Selanjutnya hari Selasa tim ini dari kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai sama-sama pergi ke Kapiraya ketemu masyarakat,” ucapnya.
Katanya, Pemprov Papua Tengah akan menggelar rekonsiliasi setelah bertemu
masyarakat kedua pihak yang berselisih. Ia pun berterimakasih kepada Bupati Deiyai, Dogiyai dan Mimika yang sudah membentuk tim harmonisasi.
Ia mengatakan, ini berarti satu langkah perdamaian sudah nampak, dan tim ini harus dilepas secara bersama oleh ketiga bupati, untuk bertemu para tokoh dari Suku Mee dan suku Kamoro.
“Setelah mulai ketemu tokoh-tokoh orang Kamoro itu, pastikan siapa saja yang benar-benar ada di daerah perbatasan. Orang Mee dari Deiyai siapa saja, orang Dogiyai juga siapa saja. Jangan libatkan orang yang bukan asli Kapiraya. Tidak boleh ada orang baru yang masuk, karena dia tidak tahu tapal batas,” ujarnya.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan, semua pihak yang tidak ada hubungannya dengan Kapiraya harus bersikap netral, biarkan masyarakat sendiri yang berkonsolidasi untuk menyelesaikan masah itu. Pemerintah dan tim hanya memediasi.
“Masyarakat menentukan tapal batas adat.
Setelah itu baru kita semua bersatu buat perdamaian dan menentukan tapal batas. Tim harmonisasi harus mulai bergerak mulai hari Senin ke atas. Setelah itu menentukan batas, dan kesepakatan hak-hak ulayat dan perdamaian,” katanya.
Rapat secara koordinasi secara daring yang dipimpin Gubernur Papua Tengah itu diikuti oleh Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Deiyai Yudas Tebai, Bupati Mimika Johannes Rettob ikuti melalui zoom meeting, Plt Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Albertus Adii, Wakil Ketua I MRP Papua Tengah Yehuda Gobai.
Wakil Ketua IV DPRPT John NR Gobai ikuti melalui zoom meeting. Rapat tersebut langsung dipandu oleh Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele di ruang rapat Gubernur. (Davine)
