Nabire, Kalawaibumiofi.com | Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa mengatakan, Kabupaten Nabire memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah. Meskipun harus berdampak pada wilayahnya sendiri, daerah ini juga diharapkan memberikan daya ungkit bagi wilayah sekitarnya. Sehingga perencanaan pembangunan harus disusun secara fokus, tematik, dan berdasarkan permasalahan utama daerah, sehingga program yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan publik.
“Perencanaan harus berbasis pada banyaknya program, namun tetap pada kualitas prioritas pencapaian indikator kinerja. Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, lokasi dan kelompok sasaran yang jelas, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” Jemmy Gerson Adii, mewakili Gubernur Meki Nawipa dalam sambutan Musrenbang RKPD, Musrenbang OTSUS, serta Dialog Tata Kelola (DTK) Kabupaten Nabire Tahun 2026 (untuk penyusunan RKPD Tahun 2027) di Nabire. Selasa (31/3/2026).
Nawipa mengapresiasi Musrembang Nabire. Diharapkan dokumen perencanaan RKPD Kabupaten Nabire Tahun 2027 dapat menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perencanaan yang baik harus mampu menjawab pertanyaan mendasar, misalnya : apa masalahnya, di mana lokasinya, siapa sasarannya, dan apa hasil yang ingin dicapai. Jika hal tersebut tidak dapat dijelaskan, maka program tersebut bukanlah prioritas pembangunan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Nabire agar seluruh dokumen perencanaan – mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) – saling mendukung.
“Tujuan utama adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kesenjangan wilayah,” tutur Adii.
Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan bukan sekadar penyusunan dokumen, melainkan penentuan arah masa depan daerah.
“Apa yang kita rencanakan hari ini akan menentukan kondisi masyarakat di masa yang akan datang. Karena itu, mari kita susun perencanaan yang benar-benar berkualitas, fokus pada prioritas, dan berorientasi pada hasil,” tegas Adii.
Dikatakan, meskipun dibutuhkan banyak program dengan sasaran yang tepat, anggaran yang besar tidak menjamin efektivitas dampak. Meskipun anggaran yang tebal, perencanaan yang baik harus mampu menyelesaikan masalah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk Bupati Nabire, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Nabire, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perwakilan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta rekan-rekan media.
“Pada tahun 2027, Kabupaten Nabire akan menyelenggarakan Musrenbang RKPD Tahun 2027 dan DTK Tahun 2028, sekaligus menyusun RKPD Tahun 2028 dalam kondisi sehat walafiat,” pungkas Adii. [*]
