Nabire, Kalawaibumiofi | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta PT Aneka Tambang (Antam) menghormati hak masyarakat adat suku Wate dan masyarakat Makimi di Kabupaten Nabire sebelum mengambil alih pengelolaan wilayah pertambangan bekas PT Kristalin Eka Lestari.
Selain perlindungan hak masyarakat adat, Gobai juga mempertanyakan tanggung jawab pemulihan lingkungan bekas aktivitas pertambangan Kristalin, termasuk kejelasan pembayaran jaminan reklamasi (Jamrek) kepada pemerintah.
“Pergantian perusahaan pengelola tambang tidak boleh menghilangkan hak masyarakat adat maupun mengaburkan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditinggalkan perusahaan sebelumnya,” kata Gobai saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPR Papua Tengah, Nabire, Senin (9/11/2026). .
Antam harus menggunakan prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam membicarakan pengelolaan wilayah adat dengan masyarakat setempat.
Prinsip tersebut menurut dia, mengharuskan masyarakat memperoleh informasi secara lengkap sejak awal, memiliki kebebasan menentukan sikap tanpa tekanan, serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak-hak mereka.
“Antam harus dapat menggunakan prinsip Padiatapa di dalam membicarakan hak masyarakat adat dengan suku Wate dan juga orang Makimi yang ada di Kabupaten Nabire,” tuturnya.
Ia meminta kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat adat mengenai hak ulayat, kompensasi, serta bentuk keterlibatan masyarakat dituangkan secara tertulis dan dilakukan secara terbuka.
“Masyarakat setempat harus diinformasikan di awal, tanpa paksaan. Mereka harus bisa menyepakati hal-hal mengenai hak masyarakat adat dan kompensasi yang harus diterima,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan regulasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Regulasi tersebut mencakup pemerintahan adat, peradilan adat, perlindungan tanah adat, serta mekanisme Padiatapa.
Ia menyebutkan, pemerintah provinsi menargetkan penetapan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat pada November 2026.
Menurut Gobai, keberadaan regulasi tersebut penting agar masyarakat adat memiliki kedudukan yang jelas ketika perusahaan masuk dan mengelola sumber daya alam di wilayah adat mereka.
“Kalau Antam masuk, lalu masyarakat adat posisinya di mana? Sebagai apa?” katanya.
Ia menegaskan, aktivitas pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan perusahaan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat pemilik hak ulayat. Salah satunya melalui kesepakatan kompensasi, skema bagi hasil, dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Pertanyakan tanggung jawab pemulihan lingkungan
Selain persoalan hak masyarakat adat, Gobai meminta pemerintah memastikan tanggung jawab pemulihan lingkungan bekas pertambangan PT Kristalin Eka Lestari.
Ia mempertanyakan apakah perusahaan tersebut telah membayar jaminan reklamasi kepada pemerintah. Kepastian itu diperlukan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan, termasuk penanganan lubang-lubang bekas tambang.
Menurut Gobai, apabila perusahaan telah membayar jaminan reklamasi, pemerintah harus memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya untuk memulihkan lingkungan. Namun, apabila kewajiban itu belum dipenuhi, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan.
“Kalau dia sudah bayar jaminan reklamasi, lingkungan yang dirusak oleh Kristalin harus diperbaiki oleh pemerintah. Kalau dia belum bayar, kewajiban dia memperbaiki lingkungan yang dirusak,” katanya.
Gobai juga meminta pemerintah menjelaskan pengelolaan dana jaminan reklamasi dan memastikan tidak ada pihak yang melepaskan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut.
Ia mengingatkan, tanggung jawab tidak boleh hanya dibebankan kepada perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) juga perlu dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi.
“Kalau memang dulu dia tidak punya izin lingkungan, kenapa izinnya diberikan? Berarti ada pihak-pihak yang terlibat. Jadi jangan hanya perusahaan yang diminta bertanggung jawab, tetapi semua pihak yang ikut bermain juga harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurut Gobai, penerbitan izin usaha pertambangan seharusnya melalui pemeriksaan terhadap seluruh persyaratan yang diwajibkan, termasuk dokumen lingkungan dan jaminan reklamasi.
Ia meminta pemerintah tidak mengabaikan proses perizinan sebelumnya dalam menyelesaikan persoalan pertambangan tersebut.
“Jadi, sudahlah para pemain jangan cuci tangan. Mari bertanggung jawab bersama-sama dengan Kristalin memperbaiki lingkungan yang dirusakkan,” tegasnya.
Gobai berharap masuknya Antam ke wilayah pertambangan di Nabire tidak menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang ditinggalkan perusahaan sebelumnya.
Ia menegaskan, perlindungan hak masyarakat adat, pemulihan lingkungan, dan keterlibatan tenaga kerja lokal harus menjadi bagian dari tanggung jawab pengelolaan pertambangan di Papua Tengah. [*]
