*Oleh: John NR Gobai (Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah)
Dalam kehidupan masyarakat kampung, sebuah kebun harus dirawat. Jika kebun dibiarkan, rumput akan tumbuh liar dan menjalar hingga ke pagar. Jika pagar kayu tidak dirawat, lama-kelamaan akan lapuk, membusuk, lalu roboh.
Analogi kebun dan pagar ini dapat menjadi cara sederhana untuk melihat persoalan keamanan dan konflik bersenjata di Tanah Papua.
Dalam analogi ini, kebun adalah rakyat, sedangkan pagar adalah upaya menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pagar memang penting. Namun, menjaga pagar saja tidak cukup jika kebunnya tidak dirawat.
Merawat rakyat
Tanah Papua telah mengalami dinamika konflik yang panjang. Sejak munculnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada dekade 1960-an, persoalan keamanan dan politik terus menjadi bagian dari perjalanan Papua.
Di sejumlah wilayah yang kini mengalami konflik bersenjata, masyarakat menghadapi berbagai dampak, mulai dari rasa tidak aman, terganggunya aktivitas ekonomi dan pendidikan, hingga persoalan pengungsian.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Papua tidak dapat dilihat hanya dari perspektif keamanan.
Pertanyaan pentingnya adalah: bagaimana negara merawat rakyat yang berada di tengah konflik?
Bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat? Bagaimana memastikan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan pemerintahan tetap berjalan? Bagaimana menciptakan ruang agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sama pentingnya dengan bagaimana menjaga keamanan negara.
Konflik tidak cukup dijawab dengan pendekatan keamanan
Ketika konflik terus berlangsung, pendekatan keamanan memang memiliki tempat dalam menjaga keselamatan masyarakat dan mencegah kekerasan.
Namun, pendekatan keamanan perlu berjalan bersama pendekatan kemanusiaan dan pembangunan.
Konflik bersenjata tidak hanya menghasilkan persoalan keamanan. Dampaknya juga dirasakan keluarga, anak-anak, guru, tenaga kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat kampung yang harus menjalani kehidupan di tengah ketidakpastian.
Karena itu, perlu dilihat pula akar persoalan yang membuat konflik terus berlangsung.
Siapa yang menyediakan senjata dan amunisi? Bagaimana jaringan logistik bekerja? Bagaimana konflik terus mendapatkan dukungan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui kajian yang terbuka, berbasis data, dan sesuai hukum.
Pada saat yang sama, negara juga perlu mengevaluasi apakah kebijakan keamanan yang diterapkan telah memberikan rasa aman kepada masyarakat atau justru menimbulkan persoalan baru.
Jeda kemanusiaan dan membangun kepercayaan
Dalam konteks Papua Tengah, gagasan mengenai jeda kemanusiaan layak dibicarakan sebagai salah satu kemungkinan untuk membuka ruang bagi perlindungan masyarakat.
Jeda kemanusiaan tidak harus dimaknai sebagai mengabaikan keamanan negara. Sebaliknya, hal itu dapat menjadi ruang untuk memastikan masyarakat sipil memperoleh perlindungan dan pelayanan dasar tetap berjalan.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan evaluasi terhadap penempatan pasukan non-organik di wilayah konflik dengan memperhatikan kondisi keamanan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Tujuannya bukan melemahkan negara.
Tujuannya adalah memastikan bahwa negara hadir dengan cara yang membuat masyarakat merasa aman dan terlindungi.
Rakyat bukan sekadar objek keamanan
Masyarakat Papua bukan sekadar objek dari kebijakan keamanan. Mereka adalah manusia yang memiliki akal, perasaan, kehendak, martabat, dan hak untuk hidup aman.
Karena itu, pendekatan terhadap masyarakat perlu mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, pelayanan publik, pembangunan, serta ruang dialog.
Perubahan tidak dapat terjadi dalam semalam. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu.
Seperti air yang terus mengalir, sesuatu yang lembut pun dapat mengikis batu yang keras apabila berlangsung secara konsisten.
Begitu pula dalam menangani konflik.
Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan kekuatan. Dalam kondisi tertentu, pendekatan yang manusiawi, komunikasi, dan pembangunan kepercayaan dapat membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih panjang.
Mengurus kebun agar pagar tetap kokoh
Dalam memperingati HUT ke-81 TNI, menjaga keamanan dan keutuhan NKRI tetap penting.
Namun, keamanan tidak hanya dibangun melalui kekuatan pertahanan.
Keamanan juga dibangun ketika rakyat memperoleh pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, akses ekonomi, infrastruktur, perlindungan hukum, serta ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Karena itu, menjaga “pagar” harus berjalan bersama dengan merawat “kebun”.
Pagar yang kuat membutuhkan kebun yang sehat.
Untuk Tanah Papua, khususnya Papua Tengah, mari kita rawat kebunnya dengan baik.
Rawat rakyatnya.
Bangun kepercayaannya.
Penuhi kebutuhan dasarnya.
Hormati martabatnya.
Dengan rakyat yang merasa aman, dihargai, dan diperhatikan, upaya menjaga keamanan pun memiliki fondasi yang lebih kuat.
“Keamanan tidak hanya soal menjaga wilayah, tetapi juga merawat masyarakat yang hidup di dalamnya.”
