Nabire, Kalawaibumiofi | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mendorong pemerintah provinsi bersama DPR Papua Tengah menyusun kebijakan khusus untuk melindungi dan mengembangkan tempat-tempat keramat milik masyarakat adat. Perlindungan itu dinilai penting untuk menjaga warisan leluhur, identitas budaya, serta hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya.
Gobai mengatakan tempat keramat bukan sekadar lokasi yang dianggap suci, melainkan bagian dari sejarah, sistem kepercayaan, dan kehidupan sosial masyarakat adat. Tempat-tempat tersebut dapat berupa gunung, bukit, batu, sungai, danau, hutan, gua, mata air, pantai, hingga pulau yang memiliki hubungan dengan sejarah asal-usul suatu suku atau marga.
“Tempat keramat merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan masyarakat adat yang memiliki nilai sejarah, spiritual, sosial, dan identitas,” kata Gobai dalam tulisan mengenai perlindungan dan pengembangan tempat keramat,” kata Gobai melalui pesan selulernya kepada, Rabu (11/11/2026).
Menurut Gobai, keberadaan tempat keramat perlu dipahami sebagai warisan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Sebab, di sejumlah wilayah adat Papua, tempat-tempat tersebut berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, pelaksanaan ritual adat, penyimpanan benda pusaka, hingga penanda batas wilayah adat.
Ia menilai perkembangan kehidupan beragama tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kebudayaan masyarakat adat. Agama dan kebudayaan perlu ditempatkan dalam hubungan yang saling menghormati, termasuk dalam upaya menjaga tempat-tempat yang memiliki nilai sakral.
“Perlindungan tempat keramat tidak harus dipertentangkan dengan kehidupan beragama, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap sejarah, identitas, dan hak kebudayaan masyarakat,” ujarnya.
Gobai juga mengingatkan bahwa tidak semua tempat keramat dapat langsung dikategorikan sebagai cagar budaya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tempat keramat yang memiliki unsur kebendaan dan memenuhi kriteria dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.
Sementara itu, tempat keramat yang nilai utamanya berada pada tradisi, ritual, pengetahuan, dan kepercayaan masyarakat adat membutuhkan pendekatan perlindungan kebudayaan serta pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.
Selain perlindungan, Gobai melihat tempat-tempat keramat memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya dan wisata spiritual. Namun, pengembangannya tidak boleh menghilangkan nilai kesakralan maupun mengabaikan hak masyarakat adat sebagai pemilik dan penjaganya.
Menurut dia, pengembangan wisata harus memperoleh persetujuan masyarakat adat melalui musyawarah. Tidak semua tempat keramat harus dibuka untuk umum karena terdapat lokasi tertentu yang hanya boleh dikunjungi oleh orang-orang tertentu atau digunakan untuk ritual adat.
“Pengembangan wisata tidak boleh menghilangkan nilai kesakralan, merusak lingkungan, ataupun mengkomersialkan benda-benda dan pengetahuan adat tanpa persetujuan masyarakat pemiliknya,” kata Gobai.
Ia juga menekankan bahwa manfaat ekonomi dari pengembangan wisata spiritual harus dirasakan masyarakat hukum adat yang selama ini menjaga dan melestarikan tempat tersebut.
Perlu Kebijakan Daerah
Gobai mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama DPR Papua Tengah memasukkan perlindungan dan pengembangan tempat keramat ke dalam kebijakan daerah. Salah satu pilihannya adalah mengintegrasikan pengaturan tersebut dalam Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat atau melalui kebijakan khusus pelestarian kebudayaan masyarakat adat.
Menurut dia, pengaturan tersebut perlu mencakup pendataan tempat keramat berdasarkan wilayah adat dan suku, perlindungan lokasi dan benda bersejarah, pengakuan terhadap tokoh adat dan tokoh spiritual, serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat hukum adat.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan kegiatan pembangunan, investasi, pertambangan, dan usaha lainnya tidak merusak lokasi yang memiliki nilai sakral bagi masyarakat adat.
Gobai menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pendataan, penyusunan aturan adat, dokumentasi, pemeliharaan, serta dukungan anggaran bagi pelestarian tempat keramat.
Di sisi lain, masyarakat hukum adat tetap memiliki tanggung jawab menjaga warisan leluhur melalui pelaksanaan ritual, penetapan aturan adat, pemasangan tanda batas, pengawasan lingkungan, serta pewarisan pengetahuan kepada generasi muda.
“Melindungi tempat keramat berarti melindungi kebudayaan, menghormati leluhur, dan menjaga warisan bagi generasi yang akan datang,” ujarnya.
Ia berharap perlindungan tempat keramat tidak hanya bergantung pada kesadaran masyarakat adat, tetapi juga memperoleh kepastian melalui kebijakan pemerintah daerah.
Dengan demikian, tempat-tempat keramat di Papua Tengah dapat tetap terpelihara sebagai ruang kebudayaan, sejarah, pendidikan, dan spiritualitas tanpa menghilangkan hak masyarakat adat atas warisan leluhurnya. [*]
