Nabire – Kalawaibumiofi.com | Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi massa aksi dari kelompok Kode R terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
Langkah ini disampaikan setelah DPR Papua Tengah menerima secara langsung aksi demonstrasi yang digelar oleh kelompok Kode R di halaman Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (9/10/2025).
Kelompok Kode R menyampaikan protes atas proses seleksi CPNS 2024 yang mereka nilai tidak transparan dan berpotensi merugikan pelamar dari kalangan Orang Asli Papua (OAP). Mereka menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi dan membuka kembali proses seleksi secara adil dan terbuka.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, didampingi sejumlah anggota dewan. Ia menyatakan bahwa lembaganya akan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mencari solusi.
“Kita akan menyampaikan aspirasi ini kepada Gubernur dan BKPSDM Papua Tengah untuk bersama-sama mencari solusi,” ujar John NR Gobai di hadapan para pendemo, sebagaimana dikutip dari Cenderawasih Pos, edisi 9 Oktober 2025.
Aksi demonstrasi berlangsung di halaman Kantor DPR Papua Tengah, Nabire, pada Kamis (9/10/2025). Sehari setelahnya, Jumat (10/10/2025), DPR Papua Tengah menerima data pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) dari Wakil Ketua Komisi I DPRPT, Yohanes Kemong (YK), sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan kelompok Kode R.
Kelompok Kode R menilai proses seleksi CPNS tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Mereka menuntut agar pemerintah provinsi memberikan ruang yang proporsional bagi pelamar OAP sesuai dengan semangat otonomi dan afirmasi.
DPR Papua Tengah akan menyampaikan hasil pertemuan dan data resmi kepada Gubernur Papua Tengah dan BKPSDM Provinsi Papua Tengah untuk dibahas dalam forum koordinasi bersama. DPR juga akan meminta agar pemerintah membuka klarifikasi publik terkait proses seleksi CPNS 2024 demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi daerah.
John NR Gobai menegaskan bahwa lembaganya tidak akan berhenti pada tahap penerimaan aspirasi semata, melainkan akan mendorong penyelesaian konkret agar polemik ini tidak berulang di masa mendatang.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi wacana. DPR akan memastikan setiap data dan laporan ditindaklanjuti secara resmi,” ujarnya. [*]
