Nabire, Kalawaibumiofi — Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, S.I.K., M.H., CPHR., membantah tuduhan diskriminasi, intimidasi, dan teror terhadap pelajar yang mengikuti aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Nabire, Papua Tengah.
Bantahan itu disampaikan menyusul beredarnya selebaran atau flyer yang mengatasnamakan Solidaritas Pelajar West Papua atau SPWP. Selebaran tersebut memuat seruan agar Kapolres Nabire menghentikan tindakan diskriminasi, intimidasi, dan teror terhadap pelajar yang terlibat dalam aksi penolakan MBG.
Samuel menyampaikan tanggapannya kepada wartawan di ruang rapat Kapolres Nabire, Jalan Jenderal Sudirman, Karang Mulia, Nabire, Papua Tengah, Senin (12/10/2026).
Samuel mengatakan tuduhan yang tercantum dalam selebaran tersebut tidak benar. Menurut dia, selama berlangsungnya aksi penolakan MBG pada September 2026, jajaran Polres Nabire justru memberikan pelayanan pengamanan dan pengawalan kepada para pelajar yang menyampaikan aspirasi.
“Ini adalah hoaks dan tidak pernah kami melakukan hal demikian,” kata Samuel.
Ia menjelaskan, kepolisian tidak pernah melarang ataupun membatasi para pelajar dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Sebaliknya, aparat keamanan turut mendampingi peserta aksi sejak melakukan konsolidasi hingga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.
“Kita semua sudah saksikan bahwa ketika penyampaian aspirasi, khususnya dari SPWP terkait penolakan MBG, dari Polres Nabire kami benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada adik-adik kita. Kita tidak pernah membatasi aspirasi mereka,” ujarnya.
Menurut Samuel, aparat kepolisian mengawal para pelajar yang melakukan aksi jalan kaki atau long march dari kawasan Pasar Karang menuju Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah.
Ia menyebut pengawalan tersebut tidak hanya dilakukan oleh anggota kepolisian, tetapi juga melibatkan pimpinan TNI di wilayah Nabire.
“Saya, Dandim, dan juga Danlanal, kami bertiga mengawal bersama dengan adik-adik sampai menuju ke Dinas Pendidikan,” katanya.
Samuel mengatakan, setelah tiba di Kantor Dinas Pendidikan, para pelajar diberikan kesempatan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Aspirasi tersebut kemudian diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan. Menurut dia, seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib hingga para peserta aksi meninggalkan lokasi kegiatan.
“Kita bersama-sama di situ. Adik-adik duduk, kita juga sama-sama melayani dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Itu diterima oleh Ibu Kepala Dinas. Semua berjalan dengan baik,” ujarnya.
Samuel menegaskan bahwa kepolisian memiliki kewajiban memberikan pelayanan pengamanan kepada setiap kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengatakan, selama ini Polres Nabire selalu menerima pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat dari berbagai kelompok masyarakat dan menurunkan personel untuk melakukan pengamanan.
“Bahkan ketika mereka long march, kami memberikan pelayanan pengawalan. Kami sendiri yang turun ke lapangan,” katanya.
Polres Nabire Akan Klarifikasi Selebaran yang Mengatasnamakan SPWP
Terkait beredarnya selebaran tersebut, Samuel mengatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada koordinator lapangan SPWP yang selama ini berkomunikasi dengan Satuan Intelijen dan Keamanan atau Satintelkam Polres Nabire.
Klarifikasi itu bertujuan memastikan apakah selebaran tersebut benar-benar diterbitkan oleh organisasi pelajar yang bersangkutan atau dibuat oleh pihak lain.
Samuel menyebut pihak kepolisian telah memiliki data koordinator lapangan yang sebelumnya berkoordinasi dengan Satintelkam terkait pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi.
“Kami sudah punya data siapa koordinator lapangan yang biasa berkoordinasi dengan Satintelkam terkait aksi yang akan dilakukan,” ujarnya.
Ia mengatakan akan mengarahkan Kepala Satuan Intelkam untuk menghubungi koordinator lapangan guna meminta penjelasan mengenai asal-usul selebaran tersebut.
“Tentunya kami akan mengarahkan melalui Kasat Intelkam untuk klarifikasi dengan koordinator, apakah ini dikeluarkan dari SPWP atau ada pihak tertentu yang ingin mengganggu suasana,” katanya.
Selain melakukan klarifikasi, Samuel menyatakan Polres Nabire berencana menerbitkan selebaran tanggapan untuk menyampaikan bantahan terhadap tuduhan yang beredar.
“Kami juga akan terbitkan flyer bahwa ini pemberitaan hoaks,” ujarnya.
Meski demikian, Samuel belum menyampaikan hasil klarifikasi maupun bukti yang memastikan siapa pihak yang membuat dan menyebarkan selebaran tersebut.
Kapolres Minta Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi
Samuel juga mengimbau masyarakat Nabire agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi, terutama yang beredar melalui media sosial maupun selebaran tanpa kejelasan sumber.
Menurut dia, informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Mari kita bijak untuk menerima setiap pemberitaan dan informasi yang ada. Mari kita bergandengan tangan, jangan mudah terkecoh, menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita,” katanya.
Samuel turut meminta pihak-pihak yang menurutnya memanfaatkan situasi melalui penyebaran selebaran agar menghentikan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan.
“Bagi pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang menggunakan kesempatan dengan flyer-flyer seperti ini, saya minta dengan hormat Anda hentikan kegiatan Anda,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa masyarakat Nabire membutuhkan suasana yang aman, nyaman, dan damai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Nabire ini butuh keamanan. Nabire ini butuh kenyamanan. Nabire ini butuh kedamaian,” katanya.
Menurut Samuel, menjaga stabilitas keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen
Samuel mengajak seluruh masyarakat, termasuk kalangan pelajar dan mahasiswa, untuk bersama-sama menjaga keharmonisan dan keamanan di Kabupaten Nabire.
“Tolong mari kita sama-sama menjaga keharmonisan situasi yang ada, menjaga stabilitas kamtibmas, dan menjaga situasi ini terus aman dan nyaman,” ujarnya.
Ia berharap setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui komunikasi dan klarifikasi agar tidak menimbulkan ketegangan.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan dari pihak Solidaritas Pelajar West Papua terkait bantahan Kapolres Nabire maupun keaslian selebaran yang beredar. Polres Nabire menyatakan akan meminta klarifikasi kepada koordinator lapangan organisasi tersebut. (*)
