“Kalimat ini mungkin terasa berat, namun inilah kenyataan pahit yang harus kita suarakan.”
Oleh: Laurenzus Kadepa
Korupsi dan separatisme adalah dua tantangan fundamental yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika separatisme merongrong kedaulatan wilayah dari pinggiran, maka korupsi melumpuhkan fondasi negara dari dalam. Namun, jika kita telaah lebih dalam, korupsi sesungguhnya jauh lebih destruktif.
Mengapa korupsi lebih berbahaya? Berikut adalah alasannya:
1. Separatisme adalah Lawan yang Nyata, Korupsi adalah “Musuh dalam Selimut”
Separatisme memiliki garis demarkasi yang jelas: bendera yang berbeda, ideologi yang kontras, dan aspirasi yang terang-terangan. Kita tahu siapa yang dihadapi. Sebaliknya, koruptor berlindung di balik seragam resmi, bersumpah atas nama NKRI, dan menduduki kursi kekuasaan negara, namun secara sistematis menggerogoti kekayaan negara. Melawan musuh yang memakai wajah “saudara” jauh lebih sulit daripada melawan musuh di medan tempur.
2. Separatisme Memecah Wilayah, Korupsi Memecah Kepercayaan Rakyat
separatisme berupaya memisahkan tanah, namun korupsi memisahkan hati rakyat dari negaranya. Di Papua, misalnya, besarnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) seringkali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat akibat praktik korupsi. Ketika rakyat melihat pembangunan mandek sementara pejabat bergelimang harta, muncul krisis kepercayaan:
“Negara telah berbohong.” Ketidakadilan inilah yang menjadi nutrisi bagi gerakan separatisme. Korupsi menanam racun ketidakpuasan, dan separatisme tinggal memanen hasilnya.
3. Separatisme Dilawan dengan Senjata, Korupsi Membunuh melalui “Stempel”
Negara bisa mengirim tentara untuk menjaga perbatasan, tetapi siapa yang menjaga “stempel” dan “tanda tangan” di meja birokrasi? Korupsi membunuh secara perlahan namun masif.
Ia membunuh kualitas pendidikan, menghancurkan layanan kesehatan, dan merusak infrastruktur publik. Jika NKRI runtuh suatu saat nanti, kemungkinan besar bukan karena peluru lawan, melainkan karena pembusukan internal yang sudah mencapai tulang sumsum.
4. Separatisme Dikutuk, Korupsi Seringkali Dinormalisasi
Hampir seluruh elemen bangsa sepakat bahwa separatisme adalah kesalahan fatal. Namun, terhadap korupsi, seringkali muncul sikap permisif atau normalisasi dengan dalih “biaya administrasi” atau “pelicin pembangunan.” Inilah bahaya laten yang sesungguhnya.
Jika korupsi dianggap wajar, maka kita sedang mewariskan negara yang keropos kepada anak cucu.
Ibarat sebuah rumah, separatisme adalah orang luar yang melemparkan batu ke jendela kita; kita bisa bersatu untuk melawannya.
Namun, korupsi adalah penghuni rumah yang perlahan-lahan membakar dapur sambil berpura-pura menjaga ruang tamu. Mana yang lebih berbahaya? Tentu dia yang membakar dari dalam.
Solusi untuk Keutuhan NKRI
Menjaga NKRI tidak cukup hanya dengan retorika nasionalisme. Solusi nyata adalah penegakan hukum yang tanpa kompromi. Koruptor adalah pengkhianat negara yang sesungguhnya.
Mereka harus dihukum seberat-beratnya, asetnya disita, dan diberikan sanksi sosial yang memalukan.
Tidak ada tempat bagi kata “Demi NKRI” bagi mereka yang mencuri uang rakyat. Jika kita ingin NKRI tetap tegak berdiri, musuh utama kita bukan hanya mereka yang berada di hutan, melainkan mereka yang berada di kantor-kantor pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang.
Jaga perbatasan dengan senjata, namun jaga kedaulatan dengan kejujuran. Korupsi bisa meruntuhkan negara tanpa satu letusan peluru pun. Oleh karena itu, integritas harus menjadi tameng terkuat kita. (*)
Penulis adalah:
– Mantan Anggota DPR Papua (2014-2024)
– Aktivis Kemanusiaan & Anti-Korupsi
– Ketua Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Papua Tengah
