Nabire, Kalawaibumiofi.com | Polemik terkait pernyataan Koordinator Wilayah (Korwil) BGN, Marsel Asyerem, mengenai kondisi dapur SPPG 001 Siriwini semakin memanas. Selain dinilai gegabah dan melampaui kewenangan, pernyataan tersebut kini mendapat bantahan tegas dari pihak mitra dapur yang menyebut, adanya sejumlah informasi yang tidak sesuai fakta.
Mitra SPPG 001 Siriwini, Darna Damis, menegaskan bahwa kondisi di lapangan tidak seperti yang disampaikan oleh Korwil kepada media.
“Beberapa pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kami yang bekerja langsung tahu kondisi sebenarnya,” tegas Darna melalui sambungan selulernya. Minggu (29/3/2026) malam.
Terkait kondisi dapur yang disebut kosong, Darna menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena relawan telah bekerja sejak pagi hari.
“Relawan sudah standby dari pagi. Sekitar pukul setengah tiga, sebagian pulang untuk istirahat dan makan. Jadi bukan berarti dapur tidak beroperasi,” jelasnya.
Darna juga membantah pernyataan terkait tidak disalurkannya paket Ramadhan di SD Inpres Siriwini. Menurutnya, penyaluran telah dikoordinasikan dengan pihak sekolah.
“Kami sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Penyaluran dijadwalkan tanggal 30 karena siswa sudah banyak yang libur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Darna turut menanggapi isu tidak hadirnya Kepala SPPG (Ka SPPG). Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut memang benar adanya, namun disebabkan karena yang bersangkutan sedang menjalani pengobatan jalan di Makassar.
“Memang benar Ka SPPG tidak berada di tempat, karena sedang berobat jalan di Makassar,” ungkapnya.
Korwil Marsel Asyerem sebelumnya menyatakan bahwa tidak pernah ada koordinasi terkait keberangkatan Ka SPPG untuk berobat ke Makassar. Pernyataan ini pun dibantah oleh pihak mitra.
Darna menjelaskan bahwa keterlambatan dan kondisi Ka SPPG sebenarnya telah disampaikan secara internal.
“Dari penyampaian Ka SPPG kepada kami, keterlambatan terjadi karena menunggu hasil laboratorium dari dokter. Dan itu sudah diinformasikan dalam grup BGN,” jelasnya.
Ia menambahkan, informasi tersebut telah disampaikan dalam grup internal yang beranggotakan unsur pimpinan dan struktur BGN Papua Tengah, Korwil hingga Ka SPPG.
Dengan adanya fakta ini, pernyataan Korwil yang menyebut tidak ada koordinasi dinilai tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik.
Selain itu, pernyataan Korwil yang sempat menyinggung dugaan pelanggaran, termasuk tumpahan kecap di kendaraan operasional MBG hingga rencana penindakan tegas dan penutupan dapur, juga dinilai tidak memiliki dasar keputusan resmi.
Sejumlah pihak menilai, sebagai pejabat wilayah, Korwil seharusnya lebih berhati – hati dan tidak menyampaikan persoalan internal ke publik tanpa hasil audit maupun keputusan dari pimpinan.
“Kalau pernyataan itu tidak sesuai kapasitas dan fakta, tentu akan kami beritakan apa adanya. Publik berhak tahu kebenaran,” tegas salah satu sumber lain yang enggan namanya tidak disebutkan.
Terpisah, Korwil MBG Marsel Asyerem menyatakan, bahwa pihaknya berpegang teguh pada prinsipnya.
“Bahwa saya sebagai Korwil tegak pada kedisiplinan Kepala SPPG. Jika ada kepala SPPG yang menjalankan tugas dengan baik, pasti semua masalah akan teratasi.” terang Asyerem melalui pesan selulernya.
Marsel juga dengan tegas menyampaikan bahwa mitra tidak memiliki hak untuk intervensi terkait pengelolaan dapur.
“Mitra silahkan komplain jika uang sebesar 6 juta rupiah tidak dibayar. Namun selama pembayaran telah dilakukan, mitra sebagai pemilik fasilitas tidak boleh ikut campur urusan pengelolaan,” tegas Marsel.
Marsel juga mengatakan bahwa temuan yang disampaikan merupakan hasil inspeksi dari satgas.
“Itulah temuan satgas saat melakukan inspeksi ke dapur. Bahkan hal sekecil kecap puntung atau rokok pun tidak boleh ada di lokasi,” katanya.
Lanjut dia, BGN saat ini tengah meningkatkan kedisiplinan karena sering mendapat berita negatif yang membuatnya terkesan tidak tegas.
Makanya hal sekecil apapun tidak ditolerir. Sebelum sidak dilakukan, pihak terkait terutama SPPG sudah diberitahu untuk mempersiapkan diri. Seharusnya mereka sudah mencari cara agar semua kondisi aman dan bersih, mulai dari dapur hingga seluruh kendaraan operasional.
Marsel menilai bahwa kesalahan utama terletak pada Kepala SPPG yang tidak berada di tempat tugas. “Karena tidak ada di tempat, segala sesuatunya menjadi kacau.
“Apalagi sebelum sidak, satgas sudah mengundang seluruh Kepala SPPG, namun hanya Kepala SPPG 001 Seriwini yang tidak hadir. Jadi dia memang melakukan kesalahan yang menyebabkan ditemukan berbagai temuan,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena dinilai dapat merusak citra program SPPG serta menurunkan kepercayaan masyarakat.
Diharapkan seluruh pihak dapat menjaga profesionalitas, etika komunikasi, serta mengedepankan fakta sebelum menyampaikan informasi ke publik. [*]
