Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemerintah Provinsi Papua Tengah hingga saat ini belum memiliki terminal penumpang tipe B yang layak serta lahan khusus untuk pembangunannya. Selama ini, fasilitas terminal yang ada hanya dikelola oleh pemerintah kabupaten, bahkan masih banyak angkutan yang beroperasi tanpa aturan baku.
“Sejauh ini Provinsi Papua Tengah belum memiliki terminal TPP maupun terminal tipe B yang dikelola langsung oleh provinsi. Yang ada hanyalah terminal milik kabupaten. Kami pun belum memiliki tanah atau lokasi yang siap digunakan untuk membangun fasilitas tersebut,” Yunius Tabuni, Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, kendala utama bukan pada ketersediaan anggaran atau rencana pembangunan, melainkan ketersediaan lahan. Pemerintah provinsi sudah memiliki program dan rencana pengajuan, namun belum ada lokasi yang memenuhi syarat untuk mewujudkannya.
Selain soal fasilitas, permasalahan lain yang dihadapi adalah ketiadaan angkutan umum resmi yang terdaftar dan teratur. Selama ini, kendaraan yang melayani rute antar wilayah seperti ke Nabire – Dogiyai, Deiyai dan Paniai dan sekitarnya beroperasi secara perorangan dan kemungkinan besar tidak memiliki izin resmi.
“Yang beroperasi saat ini kebanyakan adalah angkutan liar milik pribadi. Tidak ada ketentuan baku mengenai tarif, kapasitas muatan, maupun jadwal keberangkatan. Semua diserahkan sepenuhnya kepada pemilik kendaraan,” tutur Yunius.
Ia juga menyoroti kondisi di Terminal Oyehe, Kabupaten Nabire, yang lebih banyak dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan pribadi dan angkutan tidak resmi. Hal ini membuat fungsi terminal sebagai tempat pemberangkatan dan kedatangan penumpang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kendaraan seperti Avanza dan jenis lainnya justru memarkirkan kendaraannya secara sembarangan. Penertiban terhadap kondisi ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten setempat,” tambahnya.
Yunius menyatakan bahwa selama belum ada lokasi yang layak dan angkutan yang teratur, penyelenggaraan pelayanan transportasi masih menemui hambatan. Ia berharap seiring dengan perkembangan provinsi baru ini, pemerintah daerah dapat segera menyiapkan lahan yang memadai.
“Apabila lokasi sudah tersedia, kami pasti akan segera membangun terminal yang layak. Sementara ini kami masih mengikuti perkembangan dan arahan pimpinan, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk membenahi tata kelola transportasi secara menyeluruh,” pungkasnya. [*]
