Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat sistem pengawasan perdagangan guna menjamin ketersediaan serta keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok bagi masyarakat. Langkah itu diwujudkan melalui Pelatihan Teknis Pengawasan Bidang Perdagangan yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah di Aula LPP RRI Nabire, Senin (22/6/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. Tumiran, mewakili Gubernur Meki Nawipa.
Dalam sambutannya, Dr. Tumiran menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan yang telah menugaskan narasumber untuk memberikan pembekalan kepada peserta yang berasal dari delapan kabupaten se-Papua Tengah.
Pelatihan ini menjadi langkah strategis meningkatkan kapasitas aparatur agar dapat melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dan efektif di wilayah masing-masing.
“Kami harap peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, menambah wawasan, serta berbagi pengalaman agar hasilnya dapat diterapkan langsung di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan perdagangan tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga melindungi masyarakat sebagai konsumen. Aparatur dituntut memastikan distribusi berjalan lancar, stok barang terjaga, dan harga tetap terkendali.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Papua Tengah adalah kesenjangan harga yang cukup lebar antara wilayah pesisir dan pegunungan. Faktor geografis, biaya angkut yang tinggi, akses jalan terbatas, hingga praktik penimbunan menjadi penyebab utama mahalnya harga barang di daerah pedalaman.
Kondisi ini dinilai langsung menekan daya beli masyarakat dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara terukur, konsisten, dan terkoordinasi antarinstansi.
“Tanpa kerja sama yang baik antara provinsi, kabupaten, dan instansi terkait, kestabilan harga akan sulit dicapai. Kita harus menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan warga,” tegasnya.
Dr. Tumiran juga mengakui masih terdapat persoalan di lapangan, antara lain membanjirnya barang dari luar daerah yang berlebihan sehingga dapat menekan harga produk lokal. Sebagai contoh, masuknya pasokan telur dalam jumlah besar dikhawatirkan merugikan peternak lokal yang sedang mengembangkan usahanya.
“Jika produksi lokal sudah mampu memenuhi kebutuhan, kita tidak perlu mendatangkan barang secara berlebihan. Tugas kita melindungi pelaku usaha lokal sekaligus menjaga kesejahteraan konsumen,” katanya.
Selain mengawasi harga dan pasokan, pengawasan juga ditujukan untuk memastikan kualitas barang yang beredar sesuai standar. Masih ditemukan produk pangan yang informasi pada kemasannya tidak sesuai isi, sehingga membutuhkan pengawasan lebih ketat.
Melalui pelatihan ini, diharapkan aparatur menjadi ujung tombak pengawasan yang andal. Pemerintah daerah menargetkan sistem pengawasan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pertumbuhan ekonomi, menekan kesenjangan harga, serta mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh warga Papua Tengah. [*]
