Jayapura, Kalawaibumiofi.com | Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jayapura Santo Efrem menyatakan pemerintah mesti bertanggung jawab dalam kasus dugaan keracunan massal program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (04/08/2026).
Katanya, berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai sumber di lapangan, lebih dari 200 orang dilaporkan mengalami gejala keracunan makanan dan harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Depapre, RSUD Yowari, serta beberapa puskesmas lainnya.
“Apabila informasi tersebut benar, maka peristiwa ini merupakan alarm serius terhadap pelaksanaan program yang seharusnya menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak,” tulis PMKRI Cabang Jayapura dalam siaran persnya, Rabu (05/08/2026).
Katanya, program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun, tujuan yang baik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan standar keamanan pangan, pengawasan distribusi, maupun tanggung jawab penyelenggara. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.
PMKRI Cabang Jayapura menilai bahwa lambannya penyampaian informasi resmi kepada publik justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam situasi darurat seperti ini, pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memberikan penjelasan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab.
“PMKRI Cabang Jayapura menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan warga, khususnya peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura”.
PMKRI Cabang Jayapura menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan oleh lemahnya pengawasan ataupun buruknya tata kelola program publik.
Katanya, kupercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dijalankan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta mengawal proses penanganan kasus ini agar berjalan secara objektif, profesional, dan berkeadilan”.
PMKRI Cabang Jayapura mendesak Pemerintah Kabupaten Jayapura segera menyampaikan keterangan resmi mengenai penyebab kejadian, jumlah korban, kondisi terkini para pasien, serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.
Mendesak penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (SPPG) untuk bertanggung jawab penuh terhadap seluruh korban serta membuka informasi mengenai proses pengadaan, pengolahan, distribusi, dan pengawasan makanan.
Mendesak Dinas Kesehatan bersama instansi terkait melakukan investigasi menyeluruh, termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, guna memastikan penyebab kejadian secara ilmiah dan transparan.
Meminta aparat penegak hukum mengusut apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban.
Memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, maksimal, dan tanpa dipungut biaya hingga dinyatakan pulih. (Davine)
