Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Tengah membentuk tim penyelamat kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir provinsi itu.
Tim yang diberi nama Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) itu dibentuk dalam Rapat Koordinasi pengelolaan ekosistem mangrove dalam kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire, Kamis (21/05/2026)
Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa S.H saat membuka rapat koordinasi mengatakan, wilayah pesisir Papua Tengah memiliki potensi yang sangat besar.
Namun saat yang sama, juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satu kekuatan utama yang dimiliki wilayah pesisir Papua Tengah adalah keberadaan ekosistem mangrove.
Ekosistem ini masih menjadi penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Mangrove memiliki fungsi yang sangat penting, bukan hanya untuk menjaga kawasan kantai dari abrasi dan gelombang laut, tetapi juga sebagai tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Mangrove juga berperan dalam
menjaga kualitas lingkungan serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim melalui kemampuannya menyerap karbon dalam jumlah besar.
“Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa tekanan terhadap kawasan mangrove terus meningkat. Aktivitas pembukaan lahan, pemanfaatan kawasan pesisir yang belum tertata dengan baik, serta kurangnya pengawasan
terhadap beberapa wilayah menyebabkan
sebagian kawasan mangrove mengalami
kerusakan,” kata Victor Fun.
Menurutnya, jika kondisi ini tidak segera ditangani secara bersama-sama, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut dan lingkungan sekitar.
Oleh karena itu, upaya perlindungan dan
pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau hanya oleh
pemerintah semata.
Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, masyarakat adat, komunitas lingkungan, maupun
masyarakat pesisir itu sendiri.
“Hari ini merupakan momentum dengan
dibentuknya Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Wadah ini dibentuk bukan sekadar untuk memenuhi aspek administratif, melainkan sebagai mesin penggerak kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Melalui KKMD ini, ia meminta agar
pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, LSM, dan masyarakat pesisir dapat duduk bersama. Kita harus bersinergi untuk menyusun kebijakan terpadu dengan menghadirkan satu peta dan satu perencanaan yang jelas dalam pengelolaan mangrove di Papua Tengah.
Mempercepat rehabilitasi dengan melakukan aksi nyata penanaman kembali pada kawasan-kawasan mangrove yang telah rusak.
Mendorong ekonomi berkelanlutan dengan memastikan bahwa kelestarian lingkungan berjalan beriringan dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui ekowisata maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
“Saya berharap setelah sosialisasi dan
pembentukan ini selesai, seluruh anggota KKMD dapat segera menyusun rencana kerja yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” ucapnya.
Katanya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah sendiri memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa kualitas lingkungan tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.
“Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan,” kata Victor Fun. (Davine)
