Nabire, Kalawaibumiofi | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta pemerintah provinsi menjaga komunikasi dan kemitraan dengan DPR agar berbagai rekomendasi serta aspirasi yang disampaikan lembaga legislatif dapat ditindaklanjuti.
Gobai menilai hubungan DPR Papua Tengah dengan pemerintah provinsi selama dua tahun terakhir berjalan baik. Kedua lembaga rutin melakukan pertemuan untuk membicarakan berbagai persoalan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Hubungan kita baik. Kita sering rapat bersama. Hal-hal yang perlu kita ingatkan, kita ingatkan, dan mereka menerima masalah serta pendapat yang disampaikan,” kata Gobai saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan komunikasi antar lembaga tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat dan pertemuan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap masukan dan rekomendasi DPR mendapatkan tindak lanjut.
Menurut Gobai, kemitraan antara legislatif dan eksekutif harus dibangun atas dasar tanggung jawab bersama untuk mempercepat pembangunan Papua Tengah sebagai daerah otonom baru.
“Saya juga ingin berpesan kepada eksekutif supaya komunikasi dan kemitraan yang kita bangun selama ini terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Apa yang menjadi materi ataupun aspirasi yang kami sampaikan harus ditindaklanjuti,” tuturnya.
Gobai sependapat dengan gagasan Gubernur Papua Tengah Meki F. Nawipa mengenai pentingnya meletakkan fondasi pembangunan daerah.
Menurut dia, DPR dan pemerintah provinsi mempunyai tanggung jawab yang saling berkaitan. DPR membangun fondasi melalui pembentukan regulasi, sedangkan pemerintah menjalankan kebijakan dan program pembangunan.
“Kita sama-sama meletakkan fondasi daerah dengan membuat regulasi sebanyak mungkin karena memang itu fungsi kita,” katanya.
Gobai menilai sejumlah program pemerintah provinsi sudah berjalan. Namun, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
Ia menyebut kebutuhan tenaga kerja, jaringan komunikasi, transportasi, dan pengembangan ekonomi rakyat sebagai beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah.
“Maka pembangunan di Papua Tengah tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan akses terhadap pelayanan dan kesempatan ekonomi,” pungkasnya. [*]
