Nabire, Kalawaibumiofi | Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR Papua Tengah) bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua Tengah sepakat mencabut Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua (OAP). Keduanya akan menyiapkan rancangan Perdasus baru karena perubahan materi aturan lama dinilai telah mencakup lebih dari 50 persen ketentuan.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan dan harmonisasi rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) dan rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) di Kantor DPR Papua Tengah, Selasa (10/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Tengah, Ardi, bersama Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John N.R. Gobai. Pertemuan itu melibatkan Biro Hukum Setda Papua Tengah, Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
John Gobai mengatakan perubahan terhadap Perdasus Nomor 14 Tahun 2026 mencakup lebih dari 50 persen materi muatan. Karena itu, DPR dan Biro Hukum sepakat menggunakan mekanisme pencabutan aturan lama dan menyusun Perdasus baru, bukan sekadar mengubah sejumlah pasal.
“Karena materi perubahan mencakup lebih dari 50 persen pasal dalam Perdasus Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua, maka kami bersama Biro Hukum menyepakati untuk mencabut Perdasus tersebut dan menyusun Perdasus baru,” kata Gobai.
Dengan keputusan tersebut, rancangan yang sebelumnya disiapkan sebagai Raperdasus tentang Perubahan atas Perdasus Nomor 14 Tahun 2026 akan diubah menjadi Raperdasus tentang Orang Asli Papua.
Gobai menjelaskan, penyusunan regulasi baru tetap akan menggunakan berbagai materi perubahan yang telah dibahas melalui proses dengar pendapat dan menerima masukan dari masyarakat serta sejumlah pemangku kepentingan.
Menurut dia, pembentukan aturan baru harus melibatkan masyarakat adat dan berbagai instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengakuan serta perlindungan hak-hak OAP.
“Regulasi ini tidak boleh hanya mengatur persoalan administrasi, tetapi juga harus menjamin pengakuan identitas, perlindungan hak masyarakat adat, dan kepastian hukum bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Perwakilan Biro Hukum Setda Papua Tengah, Jhon Sinambela, menjelaskan pencabutan maupun perubahan peraturan daerah harus didasarkan pada kajian substansi dan materi muatan regulasi. Proses tersebut juga harus mengacu pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
“Kalau perubahan materi muatannya sudah lebih dari 50 persen, maka sebaiknya peraturan lama dicabut dan dibuat peraturan baru. Namun, keputusan tersebut harus berpedoman pada hasil pembahasan, kajian, dan matriks perubahan yang disusun,” kata Sinambela.
Ia menjelaskan, pembentukan regulasi baru di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan tetap harus mengikuti mekanisme legislasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, Bapemperda dan Biro Hukum perlu menyiapkan kajian serta berita acara sebagai dasar administrasi dan hukum.
Perlindungan identitas OAP
Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam penyusunan Perdasus baru adalah perlindungan identitas Orang Asli Papua. Regulasi tersebut juga diharapkan mengatur pencegahan pemalsuan identitas, perlindungan data kependudukan dari penyalahgunaan dan praktik jual beli, serta pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.
Selain aspek administrasi kependudukan, rancangan aturan itu perlu mempertimbangkan sejarah, identitas, silsilah, dan pengakuan masyarakat adat. Pelibatan tokoh adat serta pihak yang memahami sejarah dan identitas Orang Asli Papua dinilai penting agar ketentuan yang disusun tidak mengabaikan nilai-nilai adat dan kondisi sosial masyarakat.
DPR Papua Tengah juga menyoroti perlunya sinkronisasi Perdasus baru dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan peraturan perundang-undangan nasional. Harmonisasi diperlukan agar regulasi tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta dapat melalui tahapan fasilitasi dan evaluasi pemerintah pusat.
Sebagai tindak lanjut, Bapemperda bersama Biro Hukum akan menyiapkan kajian pencabutan Perdasus Nomor 14 Tahun 2026, menyusun matriks perubahan materi muatan, dan menyempurnakan rancangan Perdasus baru untuk diselaraskan dengan Propemperda Tahun 2027.
Gobai mengatakan proses legislasi akan segera ditindaklanjuti. DPR Papua Tengah menargetkan rancangan regulasi baru tersebut dapat dijadwalkan untuk dibahas dalam rapat paripurna pada November 2026.
Regulasi baru itu diharapkan menjadi landasan hukum bagi pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua sekaligus memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tengah. [*]
