Nabire, Kalawaibumiofi | Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempelajari tata kelola dana hibah Pemerintah Provinsi Bali untuk memperbaiki sistem perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga pertanggungjawaban bantuan kepada masyarakat dan lembaga penerima.
Pembelajaran tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis dan studi banding yang diselenggarakan Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tengah di Ruang Praja Sabha Unit 3, Kantor Gubernur Bali, Selasa, 10 November 2026.
Rombongan Papua Tengah dipimpin Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat, Lambertus Wakerkwa. Mereka diterima Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, I Wayan Serinah, bersama jajaran perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur Papua Tengah dalam mengelola dana hibah secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pembahasan mencakup mekanisme penerimaan proposal, verifikasi administrasi dan lapangan, penetapan penerima, pencairan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Salah satu praktik yang dipelajari adalah penggunaan sistem elektronik e-Hibah. Sistem tersebut digunakan untuk mendata dan mencatat usulan bantuan dari masyarakat maupun lembaga agar proses administrasinya lebih tertib dan mudah dipantau.
Pemerintah Provinsi Bali juga menekankan pentingnya pengajuan usulan hibah sejak awal proses perencanaan pembangunan daerah. Idealnya, proposal sudah diajukan sebelum penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki waktu untuk memeriksa kelengkapan dokumen, menilai kebutuhan penerima, menentukan prioritas, dan menyesuaikan usulan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam proses verifikasi, setiap proposal harus melalui pemeriksaan administrasi dan penilaian kewajaran anggaran berdasarkan Standar Harga Satuan. Untuk usulan pembangunan fisik atau infrastruktur, pemerintah juga perlu melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan kondisi dan kebutuhan sebenarnya.
Pembahasan lainnya menyangkut pengawasan penggunaan dana hibah. Perangkat daerah teknis memiliki tanggung jawab melakukan verifikasi dan pemantauan, sedangkan penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran beserta bukti pendukung.
Penerima juga diwajibkan mengembalikan sisa dana sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, permohonan hibah tidak otomatis menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan karena harus mempertimbangkan persyaratan, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Edward Semuel Renmaur, mengatakan studi banding tersebut memberikan pengalaman bagi pemerintah provinsi dalam memperbaiki sistem pengelolaan dana hibah.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak pengalaman dan praktik baik dari Pemerintah Provinsi Bali. Hal-hal yang telah berjalan baik akan menjadi bahan pembelajaran untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sehingga tata kelola pemberian hibah ke depan semakin transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Edward.
Ia menegaskan, pengelolaan dana hibah tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat atau lembaga. Pemerintah juga harus memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai ketentuan, kebutuhan, prioritas pembangunan, dan prinsip kehati-hatian.
Menurut Edward, pengalaman dari Bali akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan mekanisme pengelolaan hibah di Papua Tengah. Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan mendorong pengembangan sistem informasi hibah yang lebih terintegrasi.
Selain tata kelola hibah, peserta mempelajari mekanisme penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), waktu pencairan, kemungkinan pemberian hibah berkelanjutan, serta pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD agar tetap sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pengelolaan dana hibah semakin tertib sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertemuan ditutup dengan pertukaran cendera mata. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyerahkan kemasan kopi eksklusif yang berasal dari biji kopi sejumlah kabupaten di Papua Tengah serta noken anggrek sebagai representasi budaya masyarakat asli Papua. [*]
