 |
Sekretaris Dinsos Nabire, Zakeus Petege di ruang kerjanya – Bumiofinavandu.
Nabire, Bumiofinavandu – Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Nabire, Zakeus Petege mengatakan banyak warga di daerah ini tidak memiliki kartu BPJS kesehatan. Padahal, sedikitnya terdapat 97 ribu kuota BPJS Kabupaten Nabire tidak terpakai.
Kuota untuk Nabire ada 152 ribu dan yang baru terpakai hanya sebanyak 55 ribu.
“Jadi Solusinya harus dilakukan verifikasi data penerima manfaat BPJS Kesehatan,” kata Zakeus Petege di ruang kerjanya. Kamis (22/10)2020).
Pihaknya kata Petege, sudah sering kali mengusulkan verifikasi, baik dalam rapat-rapat, musrembang namun belum terealisasi. Sebab data tersebut sudah disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada Dinsos.
Sehingga imbasnya bagi warga miskin yang akan berobat tentunya akan dikenakan biaya bila tidak memiliki BPJS KIS.
“Apalagi askes Papua melalui kartu Papua sehat sudah tidak berlaku. Belum lagi aturan mengatakan bahwa tidak boleh daerah menganggarkan askes Papua,” ujarnya.
Dijelaskan, sesuai prosedur maka jika ada yang meninggal, bisa digantikan dengan anak yang baru lahir. Asalkan nama orang tua anak yang baru lahir benar-benar tertacat sebagai warga fakir miskin.
Maka menurut Petege, salah satu syarat bahwa warga fakir miskin adalah melalui musyawarah kelurahan atau kampung. Yang menyatakan bahwa keluarga itu benar-benar fakir miskin.
“Dengan demikian, petugas akan mendata dan dimasukan sebagai data fakir miskin. Kalau anaknya belum memiliki data BPJS KIS PBI, sementara kuota masih ada maka akan langsung diusulkan,” tuturnya.
Sebab lanjutnya, setiap tanggal 29 bulan berjalan, Kementerian Sosial akan menetapkan penerima KIS PBI untuk bulan berikutnya (bulan depan). Misalnya, penerima bulan September akan ditetapkan di bulan Oktober tanggal 29.
Sehingga, kembali lagi kepada pimpinan daerah, apakah untuk mengamankan rakyatnya melalui dukungan guna melakukan verifikasi. Karena kendalanya adalah jarak karena letak geografi. Berbeda dengan di Jawa yang hanya bisa kelapangan dengan kendaraan roda dua.
“Sementara kita di Nabire harus naik perahu Jhonson, pesawat atau helikopter, dengan jarak dan medan yang begitu berat. Juga menyangkut musyawarah kelurahan/ kampung, pastinya menelan biaya. Maka harus ada biaya yang disiapkan guna melakukan verifikasi,” lanjut Petege.(Red)
