Nabire, Kalawaibumiofi.com | Legislator Provinsi Papua Tengah dari Komisi V, yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, Ardi, meminta Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Nabire untuk segera merealisasikan kehadiran Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) serta laboratorium pengujian pangan di wilayah Nabire.
Hal ini disampaikan Ardi usai mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan oleh Loka POM Timika di aula Dinas Pendidikan Nabire, Senin (20/4/2024). Diskusi ini digelar dalam menyikapi maraknya kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Nabire dan wilayah lainnya akibat MBG.
Menurut Ardi, saat ini pengawasan obat dan makanan di Papua Tengah masih dilaksanakan oleh Loka POM Mimika. Dan harus berkeliling melayani delapan Kabupaten. Kondisi ini dinilai kurang efektif mengingat luas wilayah dan banyaknya kasus yang membutuhkan penanganan cepat.
“Kita tahu bersama bahwa Loka POM Mimika bekerja luar biasa melayani satu provinsi. Namun, dengan banyaknya kasus keracunan makanan, khususnya yang terjadi di Nabire, kita berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah bisa segera menghadirkan Balai POM sendiri di sini,” tutur Ardi.
Ia menambahkan, keberadaan Balai POM di Nabire sangat krusial agar penanganan kasus dapat dilakukan dengan segera tanpa harus menunggu lama atau mengirim sampel ke luar daerah.
“Supaya cepat menangani ketika terjadi kasus. Jangan sampai penanganan safety-nya terlambat karena harus dikirim jauh ke Jayapura atau tempat lain,” tambahnya.
Selain soal Balai POM, Ardi juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti beberapa insiden yang terjadi di dapur MBG, baik di Timika maupun di wilayah lainnya. Oleh karena itu, ia meminta pengawasan terkait kesehatan pangan harus diperketat.
“Terkait MBG, kita lihat akhir-akhir ini ada beberapa kejadian. Maka pengawasan harus digencarkan. Dan untuk mendukung itu, permintaan dari lapangan sangat jelas: harus ada laboratorium pangan yang segera dibangun di Nabire sebagai ibu kota provinsi,” ungkap Ardi.
Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal seperti POM, serta dukungan anggaran agar fasilitas ini bisa segera terwujud demi melindungi kesehatan masyarakat Papua Tengah. [*]
