Nasional

Tanah Papua, Tanah Injil yang Dikorbankan untuk Politik Pembangunan

21
Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM saat hadir sebagai penanggap dalam diskusi dan Catahu 2025 "Seperti Biasanya, Torang Tra Dianggap Ada: Tahun Penuh Penjarahan Alam Papua" yang digelar Yayasan Pusaka dan disiarkan secara daring di YouTube Pusaka Bentala Rakyat, Kamis (29/01/2026).

Nabire, Kalawaibumiofi.com | Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM, dari divisi advokasi Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) OFM Indonesia menyebut Tanah Papua bukan lagi Tanah Injil. Bumi Cendewasih kini adalah tanah yang dikorbankan untuk kepentingan politik pembangunan pemerintah.

Ia mengatakan, kini Tanah Papua adalah tanah yang ‘tersalibkan’. Demi kesejahteraan, demi keselamatan banyak orang, Tanah Papua harus dikorbankan. Itulah situasi yang terjadi saat ini.

Pernyataan itu disampaikan Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM saat hadir sebagai penanggap dalam diskusi dan Catahu 2025 “Seperti Biasanya, Torang Tra Dianggap Ada: Tahun Penuh Penjarahan Alam Papua” yang digelar Yayasan Pusaka dan disiarkan secara daring di YouTube Pusaka Bentala Rakyat, Kamis (29/01/2026).

“Kalau melihat laporan yang disampaikan teman-teman [Yayasan] Pusaka [Bentala Rakyat] kita melihat bahwa politik pembangunan yang dilalukan oleh pemerintah, dengan militerisme sebagai instrumen dan proyek PSN (Program Strategis Nasional) sebagai wadah ekonomi, ini telah menjadikan [Tanah Papua] sebagai korban. Saya menyebutnya ruang pengorbanan sistem,” kata Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM.

Menurutnya, dari perspektif iman, Tanah Papua bukan ruang pembangunan. Tapi tanah suci kehidupan. Jika merujuk pada histori selama inilah, Tanah Papua disebut sebagai Tanah Injil. Di sana ada relasi yang harus dibangun antara manusia, leluhur, ciptaan dan sang pencipta.

“[Namun] untuk kasi makan manusia Indonesia ini, [Tanah] Papua harus dikorbankan. Maka Tanah Papua itu adalah tanah yang tersalibkan demi akumulasi modal korporasi dan demi memenuhi kepentingan elite-elite politik yang disebut sebagai orligarki,” ucapnya.

Katanya, proyek-proyek dalam skala besar yang melibatkan TNI, menggerus tanah ulayat masyarakat adat di Tanah Papua. Dalam perspektif ajaran gereja, situasi itu dinilai sebagai dosa struktural sosial, ekologis dengan dampak yang sangat serius. Pelanggaran terhadap martabat manusia yang diciptakan oleh Allah sendiri seturut gambar dan rupanya.

Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM mengatakan, tidak hanya martabat manusia yang hancur, juga martabat segenap ciptaan. Katanya, sering kali kita berpikir bahwa ciptaan selain manusia, itu tidak punya martabat. Padahal ciptaan lain pun memiliki martabat yang tidak lebih rendah dari manusia.

“Yang punya hak asasi bukan hanya manusia. Segenap ciptaan punya hak asasi. Beberapa negara bahkan sudah mengakui bahwa ciptaan lain itu [selain manusia] itu punya hak asasi,” ujarnya.

Situasi di Tanah Papua kini lajut Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM, juga dibaca sebagai pemutusan relasi spritual antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan tanah, antara manusia dengan leluhur, dan antara manusia dengan penciptanya.
“Dan harus dibaca sebagai bentuk baru kolonialisme atas tanah juga atas tubuh orang Papua. Saya menyebutnya itu sebagai kolonialisme ekologis. Itu yang terjadi di Tanah Papua,” ujarnya.

Romo Yohanes Tara OFM juga berpendapat, militerisasi pembangunan di Papua Selatan dan revisi Undang-Undang TNI menunjukkan pergeseran serius paradigma pembangunan, yang tidak lagi dilaksanakan sebagai proses sipil dan dilakukan oleh institusi sipil, tetapi sebagai operasi keamanan terselubung.

“Ini operasi keamanan terselubung. Tidak ada cerita itu, tentara itu pergi pegang pacul. Tentara itu untuk perang. Bukan untuk pegang pacul. Maka kemudian ancaman selanjutnya terhadap pembela HAM seperti yang dialami oleh Bapak Vincent Kwipalo [di Merauke, Papua Selatan]. Itu menandakan kriminalisasi dan pembungkaman suara komunitas dan itu dilakukan secara terstuktur,” kata Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM.

Menurutnya, kehadiran dan mobilisasi militer besar-besaran ke Tanah Papua dengan alasan membangun pembangunan khususnya dalam bidang pertanian dan perkebunan, justru semakin membuat Tanah Papua itu tidak damai.

“Dari perspektif JPIC, perdamaian sejati tidak mungkin tumbuh dalam ruang intimidasi dan ketakutan. Tidak akan ada damai yang tumbul dalam ruang-ruang itu. Masyarakat di kampung ini lihat baju loreng saja sudah ketakutan. Lihat sepatu boad saja sudah ketakutan. Apalagi dengan kehadiran ribuan personel tentara,” ucapnya. (Davine)

error: Content is protected !!
Exit mobile version