Nabire, Kalawaibumiofi.com | Keresahan sedang menghatui dua kelompok yang saling berkaitan sdatu sama lain, namun sama-sama berada di posisi sulit. Kedua kelompok ini adalah para pengemudi ojek dan pedagang asli mama‑mama Papua di Pasar Karang Tumaritis Nabire. Biaya operasional terus membengkak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun di sisi lain mereka saling tidak tega saling membebani, karena sama‑sama menyadari kondisi ekonomi masyarakat kecil saat ini sedang berat‑beratnya.
Abdul Fatah, salah satu pengemudi ojek di Nabire, mengaku lebih memilih menerima berapapun uang yang diberikan penumpang daripada membebani mereka, terutama para pedagang pasar.
“Saya tidak berani menaikkan tarif untuk sementara ini, ongkos tetap seperti biasa bahkan kadang kami terima kurang dari seharusnya. Kalau kami naikkan harga, masyarakat pasti keberatan—apalagi mama‑mama pasar, mereka jualan kadang laku kadang tidak, kasihan sekali,” ujarnya saat di temui di pasar Karang Tumaritis, Senin (229/6/2026) kemarin.
Abdul juga menyoroti kebijakan aturan ganjil‑genap pembelian BBM yang dinilai sangat merugikan pekerja harian.
“Menurut saya sebaiknya kembali seperti dulu, boleh mengisi bensin setiap hari. Aturan ini justru menyusahkan kami. Coba hitung : bensin habis Rp60 ribu, makan Rp50 ribu, setoran kendaraan Rp35 ribu, beli rokok Rp32 ribu—pendapatan habis semua,” ungkapnya menggambarkan beratnya pengeluaran harian.
Hal serupa disampaikan pengemudi lain, Heru Keiya, yang menilai kebijakan pemerintah saat ini kurang mempertimbangkan nasib rakyat kecil. Keterbatasan akses BBM membuatnya sering gagal mencapai target penghasilan harian.
“Saya ikut prihatin dengan ibu‑ibu pedagang itu. Saya bingung, mereka juga punya uang pas‑pasan; kalau kami naikkan tarif, kasihan mereka yang harus membayar. Jadi kami terpaksa tetap menerima bayaran Rp5.000 saja, mau jarak dekat maupun jauh sekalipun,” jelasnya saat ditemui awak media, Senin (29/6/2026).
Ia pun meminta pemerintah memeriksa kembali kebijakan yang dibuat. “Pemerintah menaikkan harga BBM tapi tidak memikirkan bahwa sebagian besar kami masyarakat ini kesulitan mencari kerja. Kalau begini caranya, kami harus cari makan dari mana? Apakah nanti akhir bulan pemerintah yang memberi kami makan atau gaji kami? Tentu tidak, kan?” tegasnya.
Menurutnya, di masa sulit ini rakyat butuh perhatian serius, bukan aturan baru yang membatasi ruang gerak mencari nafkah. “Jangan tambah lagi aturan ganjil‑genap. Kami mohon harga BBM dan tata cara pembelian dikembalikan seperti semula,” terangnya.
Kondisi Pedagang mama-mama Papua
Fajar baru menyingsing saat mama‑mama Papua sudah mulai berjalan menuju kebun. Ketika warga lain baru bersiap beraktivitas, mereka sudah memanen sayuran, keladi, buah‑buahan, cabai, dan beragam hasil bumi. Setelah terkumpul, hasil bumi dipikul ke jalan raya lalu diteruskan naik ojek ke Pasar Karang—tempat mereka menggantungkan harapan demi menghidupi keluarga.
Rutinitas yang dimulai sejak pukul 05.00 WIT ini sudah berlangsung bertahun‑tahun. Dari hasil jualan di pasar, mereka membiayai kebutuhan rumah tangga dan menyekolahkan anak. Namun belakangan perjuangan itu terasa makin berat: kenaikan harga BBM membuat tarif ojek melonjak, padahal harga hasil bumi yang mereka jual tidak selalu bisa naik sebanding. Akibatnya keuntungan makin menipis, bahkan sering kali hanya cukup menutup biaya perjalanan saja. Di tengah tekanan ini, mereka berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Salah satu pedagang sayur dan buah, Mama Martina Butu yang tinggal sekitar dua kilometer dari pasar di Kompleks Batalyon Nabire, menyebutkan kenaikan ongkos sebagai masalah yang paling dirasakan.
“Dulu dari sini ke pasar cukup Rp5.000, sekarang pengemudi minta Rp10.000, Rp20.000 bahkan sampai Rp30.000 padahal jaraknya dekat sekali. Padahal harga barang kami tetap, tapi kebutuhan lain terus naik dan jualan pun kadang tidak habis,” keluhnya.
“Kami ini bekerja sekuat tenaga. Harga di toko dan kios terus naik, bahkan pedagang lain pun ikut menaikkan harga, tapi hasil kebun kami belum bisa naik—padahal dari sinilah biaya sekolah dan kebutuhan keluarga kami dapat. Kami bingung harus bagaimana,” tambahnya.
Ia paham pengemudi juga terkena dampak kenaikan BBM, namun menegaskan pemerintah harus hadir mencarikan jalan keluar.
“Kami mengerti posisi mereka, tapi pemerintah harus perhatikan kami juga. Harapannya bisa bekerja sama dengan Pertamina supaya harga BBM turun; kalau itu terjadi, ongkos ojek pasti ikut turun dan kami rakyat kecil tidak makin terbebani.”
Keluhan serupa disampaikan Mama Dalina Migau dari Wadio Atas yang menjual rambutan, keladi, bete, dan aneka sayuran. Selama ini mereka berusaha menjaga harga tetap murah agar terjangkau pembeli, namun saat biaya angkut dan kebutuhan hidup terus naik, mereka akhirnya tak punya pilihan selain ikut menyesuaikan harga jual.
“Kalau dulu satu ikat bayam hanya Rp5.000, sekarang terpaksa kami jual Rp10.000. Begitu juga jenis sayuran dan pangan lokal lain. Bukan ingin untung besar, tapi supaya kami tidak rugi dan tetap bisa bertahan hidup—setiap hari kami harus naik ojek, sekolahkan anak, dan beli kebutuhan lain,” tegasnya.
Bagi mama‑mama di Pasar Karang, dampak kenaikan BBM terasa berantai: mulai saat memanen pagi buta, perjalanan ke pasar, hingga saat berdagang. Di balik setiap ikat sayur dan tumpukan hasil kebun, ada perjuangan ibu‑ibu yang bekerja tanpa kenal waktu demi keluarga. Melalui suara mereka, satu pesan disampaikan: pemerintah perlu bertindak nyata meringankan beban rakyat kecil, bukan sekadar membiarkan mereka saling membebani demi bertahan hidup.
Kesimpulan
Dengan melihat kondisi ini makam Pemerintah Daerah dan instansi terkait agar segera koordinasikan dengan Pertamina dan Dinas Perhubungan untuk meninjau kembali kebijakan harga BBM serta aturan ganjil‑genap, dan cari mekanisme penyesuaian tarif transportasi yang adil serta sah secara hukum. selain itu, perlu adanya penguatan Lembaga Lokal. tujuannya memfasilitasi aliansi pengemudi dan kelompok pedagang agar terdaftar resmi, memiliki acuan tarif yang disepakati bersama pemerintah, serta akses dukungan atau subsidi yang layak. [*]
