Jayapura, Kalawaibumiofi.com | Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni menilai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Otonomi Khusus (Musrenbang RKPD dan Otsus) Papua Tahun 2027, merupakan langkah maju dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Forum yang digelar Pemerintah Provinsi Papua pada 30 April 2026 itu, dinilai prosesnya lebih terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Yanni, yang hadir langsung dalam forum tersebut mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, dan menilai Musrenbang kali ini menjadi ruang strategis yang efektif untuk menyelaraskan arah pembangunan lintas sektor.
“Saya sudah empat periode menjadi anggota DPR Papua. Baru kali ini saya melihat perencanaan yang bagus sekali,” kata Yanni.
Menurutnya, sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan Musrenbang telah dilaksanakan dengan baik. Mekanisme penyerapan aspirasi dinilai berjalan jelas dan sistematis. Prosesnya berlangsung transparan.
Selain itu, penentuan skala prioritas disusun dengan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Setiap program juga memiliki arah pertanggungjawaban yang tegas sehingga akuntabel.
Yanni mengatakan, pendekatan tersebut mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin matang. Perencanaan diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata, jadi tidak terkesan hanya administratif.
Ia pun menilai adanya keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dapat diukur dan dievaluasi.
Forum tersebut kata Yanni, berhasil memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur Forkopimda, lembaga otsus, dan tokoh masyarakat, memberi ruang partisipasi yang luas dalam penyusunan program pembangunan.
Dalam Musrenbang tersebut, Yanni diundang sebagai bagian dari komite otsus Papua. Ia mendapat posisi terhormat dengan duduk satu meja bersama gubernur, wakil gubernur, dan Ketua DPR Provinsi Papua. Ia hadir bersama Billy Mambrasar sebagai sesama anggota komite.
“Hal itu menunjukkan pengakuan Pemprov terhadap peran komite dalam mengawal arah kebijakan otsus agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua,” ucap Yanni.
Yanni menilai tema pembangunan 2027 yang menekankan integrasi kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif sudah tepat.
Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi lokal dinilai mampu menjawab tantangan pembangunan Papua ke depan.
“Ini kerja perencanaan yang serius. Kalau pola seperti ini dijaga, pembangunan Papua akan lebih terarah dan merata,” ujarnya.
Ia berharap kualitas Musrenbang seperti ini dapat dipertahankan secara konsisten. Menurut dia, perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di lapangan. Program yang disusun akan lebih tepat sasaran. Dampaknya akan lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah konsistensi. Perencanaan sudah baik. Tinggal memastikan pelaksanaannya berjalan dengan disiplin dan tetap berpihak pada rakyat Papua,” kata Yanni. (*)
