“Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Anies Labene, meminta sosialisasi program Ko Harus Sehat diperluas agar Orang Asli Papua (OAP) mengetahui dan memanfaatkan layanan kesehatan yang didukung dana otonomi khusus (Otsus)”
Nabire, Kalawaibumiofi | Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Anies Labene, meminta Orang Asli Papua (OAP) mengetahui dan memanfaatkan layanan kesehatan, terutama bagi warga yang terkendala biaya pengobatan. namun pemerintah juga harus memperluas sosialisasi program Ko Harus Sehat kepada masyarakat.
Anies menyampaikan hal itu setelah Komisi V DPR Papua Tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibiayai melalui dana otonomi khusus (Otsus), termasuk program di Dinas Kesehatan Papua Tengah.
Menurutnya, “Ko Harus Sehat” merupakan salah satu program prioritas Gubernur Papua Tengah Meki F. Nawipa yang ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit umum serta beberapa klinik di delapan kabupaten.
“Program Pak Gubernur Meki F. Nawipa, saya kira sangat dinantikan oleh masyarakat khususnya OAP. Dan hari ini masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya adalah Kartu Ko Harus Sehat. Ini sangat luar biasa karena memberikan stimulus ataupun operasional kepada semua rumah sakit umum yang ada di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah,” tutur Anies di ruang kerjanya, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, di Kabupaten Nabire, dukungan program tersebut juga menjangkau sejumlah klinik, di antaranya Klinik Santo Rafael, Klinik Sayori dan beberapa klinik lainnya.
Program itu sangat membantu OAP yang membutuhkan pengobatan tetapi memiliki keterbatasan biaya.
“Orang Asli Papua yang berobat di sana, yang mungkin kurang biaya atau tidak punya biaya, itu di-cover dalam program “Ko Harus Sehat” dari anggaran otonomi khusus,” jelasnya.
Komisi V DPR Papua Tengah telah bertemu dengan jajaran Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan mengenai alokasi dana Otsus, perencanaan program, dan pelaksanaannya di lapangan.
Ia menilai, pengawasan tersebut penting untuk mengetahui pelaksanaan program prioritas pemerintah sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai layanan yang tersedia.
Karena itu, Anies meminta sosialisasi Kartu Harus Sehat diperluas, terutama kepada masyarakat di kabupaten-kabupaten di Papua Tengah yang menjadi sasaran program.
“Teman-teman Dinas Kesehatan memberi masukan kepada kami supaya program ini bisa lebih disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya orang-orang Papua di kabupaten-kabupaten. Supaya mereka tahu dan datang memanfaatkan peluang itu,” ujarnya.
Komisi V Awasi Dana Otsus Kesehatan
Dalam pengawasan tersebut, Komisi V DPR Papua Tengah juga menerima dokumen yang memuat rincian alokasi dana Otsus untuk sejumlah program di sektor kesehatan, termasuk pagu anggaran dan kategori belanja fisik maupun nonfisik.
Anies menyebut terdapat sekitar 19 item alokasi atau program di sektor kesehatan yang perlu ditelaah lebih lanjut, termasuk pengadaan alat kesehatan untuk delapan puskesmas.
“Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah provinsi di bidang kesehatan dan pendidikan agar pelaksanaannya dapat dipantau dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya. [*]
