Nabire, Kalawaibumiofi. com | Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, menepis isu penolakan terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di wilayah 3T Kabupaten Nabire.
Ia menjelaskan, surat Satgas MBG Nabire yang dikirimkan ke BGN kerap disalahartikan. Padahal dalam rapat Satgas MBG Nabire pada Kamis, (12/02) ditegaskan bahwa Satgas tidak ada penolakan terhadap rencana pembangunan tersebut.
“Tetap kami tetap berkomitmen, mengawal pelaksanaan program pemerintah pusat agar berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Asyerem kepada kalawaibumiofi melalui pesan selulernya. Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, dalam forum tersebut disepakati bahwa, peran utama Satgas MBG adalah melakukan pengawalan, pengawasan, dan sinkronisasi program. Artinya satgas bukan menjadi pihak yang menghambat pembangunan.
“Maka saya tegaskan bahwa Satgas secara prinsip sangat mendukung kehadiran SPPG Polri sebagai bagian dari penguatan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T dan sekitarnya, sepanjang pelaksanaannya selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah,” tuturnya.
Meski demikian lanjut dia, Satgas MBG Nabire mengusulkan rekomendasi perubahan titik lokasi pada tiga rencana pembangunan SPPG Polri.
Usulan ini didasarkan pada hasil penilaian lapangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, yang menemukan adanya potensi tumpang tindih pemanfaatan lahan.
“Jadi, penyesuaian lokasi tersebut bukan bentuk penolakan, melainkan langkah teknis untuk mencegah konflik tata ruang dan memastikan keberlanjutan program melalui kolaborasi antara BGN, Satgas, Polri, dan pemerintah daerah,” pungkasnya. [*]
