Nabire, Kalawaibumiofi.com | Warisan terbesar para guru perintis di Papua bukanlah gedung sekolah maupun fasilitas fisik, melainkan semangat pengabdian yang membangun manusia di tengah segala keterbatasan. Demikian disampaikan Ignatius Robertus Adii dan Felix Degei dalam acara Bedah dan Peluncuran Buku Kisah-Kisah Guru Perintis dari Pedalaman Papua Era 1962–1980 yang berlangsung di SMA YPPK Adhi Luhur Kolese Le Cocq, Nabire, Selasa (14/7/2026).
Dalam refleksinya, Ignatius mengajak peserta menengok kembali konteks sejarah pendidikan di pedalaman Papua. Perjalanan para guru perintis tidak terlepas dari kondisi masa itu, ketika jalan raya, listrik, komunikasi, fasilitas kesehatan, maupun sarana pendidikan masih sangat minim.
“Jauh sebelum jalan raya, jaringan telekomunikasi, listrik, dan fasilitas pendidikan berkembang seperti sekarang, para guru perintis telah lebih dahulu membuka jalan melalui pengabdian mereka di wilayah-wilayah yang sangat terpencil,” ujarnya.
Ia menjelaskan kehadiran guru perintis di Paniai dan wilayah pegunungan sudah dimulai sejak tahun 1939, sedangkan periode 1962–1980 menjadi fase penting berkembangnya pendidikan dasar hingga menengah di pedalaman. Sekolah-sekolah yang tumbuh pesat pada era modern, termasuk ekspansi SMA dan SMK sejak dekade 2000-an, sesungguhnya berdiri diatas pondasi yang dibangun puluhan tahun sebelumnya oleh mereka yang mengabdi di tengah keterisolasian.
Salah satu kekuatan utama masa itu adalah semangat kolaborasi lintas budaya. Pendidikan di Papua sejak awal lahir dari kerja sama pendidik dari berbagai daerah di Indonesia—Kei, Ambon, Jawa, Toraja, Manado, Flores—yang bekerja berdampingan dengan masyarakat lokal, khususnya komunitas Mee dan suku lain di Papua.
“Pendidikan di Papua sejak awal dibangun melalui kerja sama antar suku, antar budaya, dan lintas daerah. Semangat kebersamaan inilah yang menjadi modal utama keberhasilan pendidikan pada masa awal perkembangannya,” tegas Ignatius.
Ia juga menggambarkan beratnya tantangan saat itu: siswa berjalan kaki berjam-jam menembus pegunungan, banyak masih mengenakan pakaian adat karena belum ada seragam, serta batu sabak menjadi media belajar karena keterbatasan alat tulis. Namun keterbatasan itu justru melahirkan kreativitas luar biasa. Alam menjadi ruang kelas, hutan, sungai, pegunungan, kekayaan flora, fauna, dan budaya lokal dijadikan laboratorium kehidupan.
“Pendidikan tidak dibatasi oleh ruang kelas, tetapi berlangsung dalam interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Pendekatan ini sangat relevan dengan konsep pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berbasis pengalaman yang kini dikembangkan dunia pendidikan modern,” tambahnya.
Keberhasilan masa itu juga didukung hubungan erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Orang tua memberikan kepercayaan penuh, warga menjadikan sekolah sebagai milik bersama. Disiplin dijunjung tinggi, operasional banyak dibantu subsidi misionaris sehingga pendidikan dapat diakses tanpa membebani keluarga, dan tidak ada batasan usia bagi siapa saja yang ingin belajar.
Kini, lanjut Ignatius, akses pendidikan memang semakin luas, namun muncul tantangan baru: penurunan integritas akademik, melemahnya kemitraan dengan orang tua, serta tekanan kelulusan demi citra lembaga.
“Jika dahulu pendidikan menekankan pembentukan karakter, keterampilan hidup, disiplin, dan kemitraan erat dengan orang tua, maka sekarang tantangannya adalah bagaimana menjaga mutu di tengah tuntutan administratif dan orientasi kelulusan,” ujarnya.
Karena itu, nilai-nilai warisan guru perintis justru semakin relevan: pengabdian, disiplin, kreativitas, kedekatan dengan masyarakat, dan keberanian mendidik dengan hati.
“Warisan terbesar para guru perintis bukanlah bangunan sekolah ataupun angka-angka statistik pendidikan, melainkan semangat pengabdian yang lahir dari keyakinan bahwa setiap anak Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan Papua tidak hanya membutuhkan guru yang mengajar, tetapi guru yang mengabdi. Ketika semangat itu tetap menyala, pendidikan akan terus melahirkan manusia Papua yang cerdas, berkarakter, tangguh, dan siap membangun masyarakatnya,” pungkas Ignatius.
Sementara itu, Felix Degei menekankan bahwa memahami sejarah Papua periode 1962–1980 adalah kunci untuk menghargai pengabdian para guru perintis. Perjalanan mereka berlangsung di tengah perubahan besar: Perjanjian New York 1962, masa pemerintahan UNTEA, penyerahan administrasi kepada Indonesia 1 Mei 1963, hingga Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.
“Para guru perintis bekerja bukan di ruang yang hampa, tetapi di tengah perubahan politik, integrasi nasional, konflik, dan pembangunan yang berlangsung secara bersamaan,” jelasnya.
Setelah penyerahan administrasi, pemerintah mulai mengirim tenaga pendidik melalui program BUTSI, sementara guru misi tetap melanjutkan karya yang dimulai sejak dekade 1930-an, dan MAWI juga mengirim guru dari Jawa Tengah sejak 1963. Di saat yang sama, situasi semakin kompleks: berdirinya OPM 1965, Kasus Biak Utara 1971, berbagai operasi keamanan, serta dimulainya pembangunan ekonomi lewat Kontrak Karya Freeport 1967.
Meski dihadapkan keterbatasan transportasi, fasilitas kesehatan, hingga situasi keamanan yang tidak menentu, mereka tetap bertahan karena percaya pendidikan adalah jalan mendasar bagi masa depan Papua.
“Keberhasilan pendidikan Papua hari ini sesungguhnya berdiri diatas pondasi yang dibangun oleh orang-orang yang bekerja dalam situasi yang jauh lebih sulit dibandingkan sekarang. Sekolah menjadi ruang yang relatif aman untuk membangun harapan, menumbuhkan kemampuan membaca dan menulis, membentuk karakter, serta mempersiapkan generasi baru Papua,” ujar Felix.
Ia mengingatkan, memahami sejarah bukan untuk membuka luka lama, melainkan memberikan konteks utuh agar masyarakat menghargai jasa para pendahulu sekaligus melanjutkan cita-cita mereka.
“Memahami sejarah Papua periode 1962–1980 bukan dimaksudkan untuk memperpanjang perbedaan, melainkan untuk menghargai fondasi pendidikan yang ada di depan mata kita. Semoga semangat itu terus menginspirasi pendidik masa kini membangun pendidikan yang damai, bermutu, berkeadilan, dan berpihak pada martabat setiap anak,” harap Felix.
Acara bedah buku ini menjadi bagian dari upaya mendokumentasikan sekaligus menghidupkan kembali memori kolektif perjalanan pendidikan di Papua, menegaskan bahwa kemajuan selalu berawal dari dedikasi manusia yang rela melayani dengan hati. [*]
