*Oleh : Welem Yeblo.
Film bukan sekadar tontonan hiburan. Sejak lama, karya sinema menjadi salah satu media paling ampuh untuk menyampaikan kritik sosial, merekam sejarah, hingga menyoroti ketimpangan politik yang terjadi di masyarakat. Dalam sejarah perfilman Indonesia, karya-karya yang mengangkat isu kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), maupun konflik di daerah kerap kali menjadi kontroversi, bahkan sering kali dianggap sebagai ancaman bagi pihak berwenang.
Salah satu karya yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat dan memicu pertanyaan publik adalah film dokumenter Pesta Babi. Film ini dinilai berani membuka tabir realitas sosial-politik yang jarang ditampilkan secara terbuka di ruang publik nasional. Muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat: Ada apa sebenarnya di balik film ini? Mengapa film ini dianggap begitu sensitif, hingga muncul anggapan bahwa pemerintah Indonesia seolah takut dengan pesan yang disampaikannya?
Pertanyaan ini menjadi penting untuk dibedah guna memahami batas tipis antara kebebasan berekspresi, hak menyuarakan kebenaran, dan kendali negara terhadap narasi pembangunan, khususnya di wilayah Papua.
Film Sebagai Cermin dan Kritik Sosial
Sejak dahulu, para pembuat film kerap menggunakan karya mereka sebagai alat untuk berbicara kepada penguasa maupun masyarakat luas. Melalui simbolisme, alur cerita, dan visual yang kuat, film mampu menggambarkan penderitaan rakyat kecil, ketidakadilan hukum, hingga kekerasan yang dilakukan atas nama negara. Di Indonesia, karya sinema yang menyentuh ranah politik dan HAM hampir selalu menuai sorotan ketat.
Demikian pula dengan Pesta Babi. Film ini dipandang sebagai karya yang berusaha membuka ruang diskusi jujur mengenai situasi di Tanah Papua. Judulnya yang unik, dianggap simbolik dan provokatif, seolah menjadi pintu gerbang untuk masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam: mengenai ketimpangan, konflik kepentingan, dan pengalaman masyarakat adat yang selama ini kerap tersisihkan dari narasi besar pembangunan nasional.
Bagi sebagian kalangan, film ini adalah representasi suara yang terbungkam, yang berani menyoroti sisi lain dari pembangunan yang selama ini digembar-gemborkan.
Proyek Strategis Nasional dan Bayang-bayang Investasi
Pembahasan mengenai film Pesta Babi tidak bisa dilepaskan dari konteks besar yang menjadi latar ceritanya: masuknya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan gelombang investasi besar-besaran di wilayah Papua. Pemerintah Indonesia telah lama mendorong berbagai proyek infrastruktur dan ekonomi di wilayah timur ini dengan tujuan mulia, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketertinggalan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, di balik narasi pembangunan itu, terdapat sisi lain yang disoroti tajam oleh masyarakat adat dan aktivis. Kritik yang muncul menyasar pada proses dan dampak dari proyek-proyek tersebut. Pertanyaan besarnya adalah: apakah pembangunan itu benar-benar melibatkan dan memberi manfaat bagi warga asli Papua?
Banyak laporan dan aspirasi yang menyebutkan bahwa sejumlah proyek investasi dan PSN belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Persoalan yang paling sering menjadi sorotan adalah isu perampasan atau alih fungsi tanah adat, kerusakan lingkungan, hilangnya kawasan hutan, serta ancaman terhadap keberlangsungan hidup dan budaya masyarakat adat.
Salah satu wilayah yang menjadi fokus utama dalam perdebatan ini adalah Kabupaten Merauke. Di wilayah ini, program food estate atau lumbung pangan nasional serta ekspansi perkebunan besar menjadi polemik yang panjang. Pemerintah menilai proyek ini penting untuk ketahanan pangan negara, namun bagi masyarakat adat setempat, proyek tersebut dianggap mengubah ruang hidup mereka secara permanen. Hutan yang selama ini menjadi sumber pangan, identitas budaya, dan tatanan hidup mereka, perlahan berubah menjadi lahan industri milik perusahaan besar.
Situasi ini memunculkan istilah keras di kalangan pengamat dan aktivis, yaitu “kejahatan investasi”. Istilah ini muncul karena anggapan bahwa keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh perusahaan dan elit penguasa, sementara masyarakat adat justru kehilangan tanah ulayat, mengalami tekanan sosial, dan tidak mendapatkan kesejahteraan yang setimpal.
Merauke: Konflik Antara Pembangunan dan Hak Ulayat
Kasus di Merauke menjadi contoh nyata dari benturan kepentingan antara negara, modal, dan masyarakat adat. Program yang digadang-gadang sebagai kemajuan, di sisi lain menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi warga setempat. Setidaknya ada empat persoalan utama yang menjadi akar konflik tersebut:
- Hilangnya Makna Tanah: Bagi masyarakat Papua, tanah bukan sekadar aset ekonomi atau komoditas jual beli. Tanah adalah bagian dari diri, identitas, dan hubungan leluhur. Ketika tanah adat dialihkan untuk kepentingan investasi, masyarakat merasa kehilangan hak hidup dan masa depan mereka.
- Kerusakan Ekologis: Pembukaan lahan hutan dalam skala besar dinilai merusak ekosistem alam, mengubah aliran sungai, dan menghilangkan sumber pangan tradisional yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal.
- Ketimpangan Manfaat: Pertanyaan yang terus bergema adalah: siapa yang sebenarnya diuntungkan? Sebagian besar masyarakat merasa bahwa pembangunan besar itu justru membawa kemakmuran bagi pihak luar, sementara mereka tetap hidup dalam keterbatasan.
- Pudarnya Budaya: Masuknya industri dan perubahan sosial yang cepat dikhawatirkan akan mengikis nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat asli Papua yang telah berlangsung turun-temurun.
Mengapa Film Ini Dianggap Sangat Sensitif?
Kemunculan film Pesta Babi di tengah situasi sosial-politik tersebut dianggap sebagai sebuah “gangguan” bagi narasi resmi pemerintah. Ada beberapa alasan mendasar mengapa karya ini dianggap sangat sensitif, bahkan memicu anggapan bahwa pemerintah seolah takut akan dampaknya:
– Isu Papua yang Kompleks: Wilayah Papua telah lama menjadi wilayah dengan dinamika politik dan keamanan yang pelik. Isu ini sangat rentan. Ketika sebuah karya seni mengangkat realitas pahit di Papua secara kritis, pemerintah kerap bersikap sangat berhati-hati, bahkan defensif, karena khawatir hal itu dapat memicu gelombang protes, kritik internasional, atau gerakan solidaritas yang lebih luas.
– Menantang Narasi Pembangunan: Film ini dianggap menohok langsung program prioritas negara seperti PSN dan investasi. Mengkritik pembangunan berarti mengkritik kebijakan utama pemerintah. Bagi pihak berwenang, kritik semacam ini sering dianggap dapat mengganggu stabilitas dan menghambat jalannya program negara.
– Kekuatan Visual yang Mengubah Persepsi: Film memiliki kekuatan emosional dan visual yang jauh lebih kuat dibandingkan berita tertulis atau laporan. Film mampu membangun empati publik dan mengubah cara pandang masyarakat luas terhadap suatu isu. Inilah yang dikhawatirkan: pergeseran opini publik yang mulai mempertanyakan kebijakan negara.
– Potensi Memicu Gerakan Sosial: Ada kekhawatiran bahwa film ini akan menjadi pemantik. Karya ini dinilai berpotensi menyatukan berbagai elemen masyarakat—mulai dari aktivis HAM, pegiat lingkungan, hingga masyarakat umum—untuk bersuara lantang menuntut keadilan bagi masyarakat adat, hak atas tanah, dan kelestarian alam.
Pandangan Pemerintah: Pembangunan untuk Kesejahteraan
Di sisi lain, pemerintah memiliki perspektif tersendiri. Pemerintah menegaskan bahwa segala bentuk pembangunan dan investasi yang masuk ke Papua bertujuan murni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja, serta memperkuat infrastruktur yang selama ini tertinggal.
Proyek Strategis Nasional dinilai sebagai kebutuhan mendesak untuk memajukan wilayah timur Indonesia. Karena itu, kritik yang dianggap terlalu tajam atau menentang pembangunan sering kali dipandang sebagai hal yang perlu diredam atau dikendalikan, dengan alasan menjaga stabilitas dan agar tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih besar. Bagi pemerintah, pembangunan adalah harga yang harus dibayar demi kemajuan, meskipun dampak sampingannya harus tetap menjadi perhatian.
Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi
Perdebatan seputar film Pesta Babi akhirnya bermuara pada satu hal mendasar: bagaimana posisi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.
Dalam prinsip demokrasi, masyarakat memiliki hak penuh untuk menyampaikan keresahan, kritik, dan pandangan yang berbeda, baik melalui jalur formal maupun melalui karya seni. Bagi para pegiat HAM dan seniman, film seperti Pesta Babi adalah wujud nyata dari demokrasi itu sendiri. Menutup atau membungkam karya ini dianggap sebagai langkah mundur, karena berarti menghapus hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran di balik pembangunan yang berjalan.
Mereka berpendapat bahwa realitas sosial yang pahit, sekalipun menyakitkan, tetaplah realitas yang harus dibahas. Diskusi mengenai tanah adat, lingkungan, dan hak asasi di Papua perlu dibuka secara jujur agar solusi yang dihasilkan benar-benar adil dan berkeadilan.
Penutup
Kontroversi di balik film Pesta Babi menunjukkan betapa besarnya kekuatan sebuah karya seni. Film ini bukan sekadar dokumentasi, melainkan sebuah tantangan bagi narasi besar pembangunan nasional.
Pemerintah melihat pembangunan di Papua sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan. Di sisi lain, masyarakat adat dan pegiat mengingatkan agar pembangunan itu tidak mengorbankan hak hidup, budaya, dan alam.
Anggapan bahwa pemerintah “takut” pada film ini muncul karena karya tersebut berani menyoroti isu-isu paling sensitif: ketimpangan, dampak investasi, dan nasib masyarakat adat. Di tengah perdebatan itu, satu hal yang pasti: film ini telah berhasil membuktikan bahwa sinema adalah ruang kesadaran sosial, tempat di mana keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia terus diperjuangkan dan diperdebatkan. [*]
*Penulis adalah Mahasiswa Semester VI, Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire. Dari Fakultas: fisip prodi Ilmu Pemerintahan. sekaligus Wartawan Kalawaibumiofi.com.
