NABIRE — Kalawaibumiofi.com | Percepatan pembangunan di Papua Tengah dinilai mustahil selama konflik bersenjata terus berlangsung. Kesimpulan itu mengemuka dalam Dengar Pendapat Umum (DPU) Pimpinan DPR Papua Tengah dan Pansus Kemanusiaan bertema “Bisakah Percepatan Pembangunan Papua Tengah di Tengah Konflik? Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi” yang digelar di Auditorium RRI Nabire, Senin, 29 September 2025, pukul 09.20–13.05 WIT. Forum yang difasilitasi John NR Gobai (Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah) dan penanggap Yohanis Kemong (Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah) itu menghimpun ratusan peserta dari MRP, DPRD kabupaten, tokoh adat, tokoh pemuda dan perempuan, aktivis HAM, akademisi, tokoh agama, mahasiswa, simpatisan, hingga jurnalis.
Dari empat narasumber yang direncanakan Frits Ramandey (Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua), Yorrs Raweyai (Wakil Ketua DPD RI), Brigjen Pol. Alfred Papare, S.I.K. (Kapolda Papua Tengah), dan Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia (Danrem 173/PVB) hanya Frits Ramandey yang hadir. Kapolda berhalangan karena keterlambatan penerbangan dari Jayapura, Danrem menghadiri agenda dinas di Jakarta, dan Yorrs Raweyai yang dijadwalkan online tak kunjung terhubung. Untuk menjaga substansi, panitia menghadirkan dua pengganti, Bartolomius Mirip, S.Pd. (Tokoh/Anggota DPRD Intan Jaya/Ketua Penanganan Konflik Intan Jaya) dan Saul Wanimbo (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika).
Pendidikan Lumpuh, Pos Militer Bertambah
Dalam paparannya, Bartolomius Mirip menyebut masyarakat Intan Jaya hidup “seperti di atas duri” sejak 2019 akibat operasi pasukan non-organik. Pengungsian masih terjadi hingga 2025 dengan arus utama menuju Mimika dan Nabire. Pendidikan lumpuh, sekolah negeri dari SD hingga SMA tak berjalan; hanya empat SD Yayasan Katolik yang masih memaksa beroperasi terbatas. Ia juga menyoroti pembangunan pos-pos militer di hampir semua distrik; Sugapa, Hitadipa, Agisiga, Homeyo, Ugimba, hingga Wandai yang disebut sudah mencapai 22 pos dan direncanakan bertambah di wilayah lain. “Masyarakat Intan Jaya juga berhak merasakan kedamaian seperti daerah lain di Papua. Hentikan perang, kami butuh kehidupan yang normal,” ujarnya.
Saul Wanimbo menegaskan percepatan pembangunan tidak mungkin berjalan di tengah konflik. Guru dan ASN tak dapat bertugas; proyek jalan dan fasilitas umum macet, sebagian diambil alih militer atas nama keamanan. Ia menyebut komposisi aparat di Intan Jaya dan Puncak Jaya hampir sebanding dengan jumlah penduduk sipil. Saul menawarkan empat prasyarat agar pembangunan bisa bergerak; pengurangan pasukan non-organik, dialog antara Pemerintah Indonesia dan TPN-OPM, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sipil, serta pemberian jeda kemanusiaan. “Karena pembangunan tidak bisa berjalan di daerah konflik, maka solusinya adalah menghentikan konflik. Dialog adalah jalan keluar,” tegasnya.
41 Kasus, 80 Korban Jiwa Periode Tahun 2025
Frits Ramandey dari Komnas HAM memaparkan kerangka HAM, negara bukan pemilik hak, melainkan pemikul kewajiban untuk memenuhi hak warga. Ia mengingatkan sejak Orde Baru ada 42 operasi militer di Papua yang meninggalkan jejak trauma. Untuk periode Januari–Agustus 2025, Komnas HAM mencatat 41 kasus kekerasan di Papua Tengah dengan 80 korban jiwa: 54 meninggal dan 26 luka-luka. Rinciannya, korban dari unsur TNI 7 orang (2 meninggal, 5 luka), Polri 6 orang (5 meninggal, 1 luka), kelompok sipil bersenjata 19 orang (5 meninggal, 4 luka), dan warga sipil 36 orang (20 meninggal, 16 luka). Menurut Frits, pola operasi aparat “mengacaukan percepatan pembangunan”. Solusinya: merangkul, bukan memburu. “TPN-OPM tidak bisa diburu. Mereka harus dirangkul. Gubernur Papua Tengah bersama para bupati harus mengambil inisiatif rekonsiliasi,” kata Frits.
Blok Wabu dan Akar Ekonomi Konflik
Sejumlah pembicara mengaitkan eskalasi keamanan dengan isu pengelolaan sumber daya alam, terutama Blok Wabu di Intan Jaya. Bartolomius mengingatkan pelaporan masyarakat ke Komisi I DPR RI pada 2022 yang sempat menghentikan pendropan pasukan dan pembangunan pos. Gunawan Iskandar, Sekretaris Dinas ESDM Papua Tengah, menegaskan bahwa sampai kini Pemerintah Provinsi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait Blok Wabu; isu tersebut lebih banyak merupakan domain kebijakan pusat. Ia juga menyinggung potensi sumber daya di blok lain (Warim–Agimuga), namun menekankan bahwa eksplorasi harus bertumpu pada persetujuan masyarakat dan kewenangan pemerintah pusat.
Tarik Pasukan, Buka Dialog
Dari unsur representasi budaya, Yulius Wandagau (MRP Papua Tengah) mendesak penarikan pasukan non-organik dari Papua, menegaskan keamanan harus didahulukan sebelum pembangunan, dan meminta pimpinan daerah segera berkolaborasi untuk mendesak Presiden agar mengambil langkah penyelesaian. Di tingkat parlemen daerah, Yohanis Kemong menyatakan Pansus Kemanusiaan dibentuk untuk menghimpun pemerintah, DPR, akademisi, masyarakat, TNI dan Polri dalam satu meja. Pansus akan mengundang Gubernur dan bupati se-Papua Tengah untuk merumuskan rekomendasi, lalu membawanya ke Jakarta. “Tahun ini harus ada langkah konkret agar Desember 2025 masyarakat Papua Tengah dapat merayakan Natal dengan damai,” ujarnya.
Rekomendasi Kunci Forum
- Menolak pendropan pasukan non-organik di wilayah konflik Papua Tengah.
- Menghentikan perdagangan senjata dan amunisi di wilayah konflik.
- Menegaskan pembangunan tidak mungkin berjalan tanpa penghentian konflik dan jaminan rasa aman.
- Mewaspadai hilangnya satu generasi akibat lumpuhnya pendidikan di daerah terdampak.
- Melibatkan TPN-OPM dalam proses dialog dan rekonsiliasi.
- Memastikan pembangunan berbasis kebutuhan rakyat, bukan keinginan elite atau kepentingan ekonomi semata.
- Menetapkan jeda kemanusiaan sebagai prasyarat pembukaan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pangan).
Ke Mana Setelah Forum?
Sebagai tindak lanjut, DPR Papua Tengah menyiapkan dua perangkat kerja Pansus Kemanusiaan dan Tim Advokasi Blok Wabu. Keduanya ditugaskan mengonsolidasikan data lapangan, menyusun peta masalah serta opsi kebijakan, dan menyampaikan rekomendasi resmi ke Pemerintah Pusat. “Pembangunan bukan sekadar proyek jalan dan gedung. Ia harus mengembalikan rasa aman, martabat, dan masa depan anak-anak Papua,” kata John NR Gobai menutup forum.
Kesimpulan
Di Nabire, 29 September 2025, forum itu seakan menggariskan sebuah pengakuan keras–Negara baik pusat maupun daerah adalah pihak yang harus bertanggung jawab. Persoalannya bukan sekadar jalan yang tak terbangun atau sekolah yang tak berjalan, melainkan ketidakselarasan antara jargon percepatan pembangunan dengan realitas konflik yang menjerat hidup rakyat Papua Tengah.
Fakta kekerasan dan kebijakan keamanan yang menutup ruang hidup dari pendidikan yang lumpuh hingga pengungsian yang terus berlangsung membuat kata “pembangunan” kehilangan makna. Maka forum ini menyodorkan syarat minimal, hentikan pendropan pasukan non-organik, buka jeda kemanusiaan, dan mulailah dialog Jakarta–Papua yang sungguh-sungguh.
Tanpa itu, “percepatan” hanyalah kata kosong, papan proyek yang berdiri di atas tanah penuh darah, sementara rakyat tetap menanggung luka. Pembangunan Papua Tengah hanya bisa disebut layak bila dimulai dari kemanusiaan. [*]
Dapatkan update berita
Kalawaibumiofi.com dengan bergabung di saluran Portal kalawaibumiofi.com Nabire di WhatsApp:
https://kalawaibumiofi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbA ohiL8vd1l15XzTI30 serta Grup Telegram https://t.me/+P5c3AcjtcVNiM2JI Caranya muda, Anda bisa mendapatkan melalui Aplikasi WhatsApp dan Telegram.Juga dapat di akses melalui akun (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Kalawaibumiofi.com
