Nabire, Kalawaibumiofi. com | Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi mengoperasikan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mandiri. Peresmian tersebut ditandai dengan ibadah syukur sekaligus dimulainya aktivitas kerja kantor DP3AKB Papua Tengah.
Ibadah syukur peresmian ini dilaksanakan di Nabire dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut berada di bawah kepemimpinan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama Wakil Gubernur Denias Geley.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Herman Kayame, Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, ditegaskan bahwa kemandirian DP3AKB merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan di Papua Tengah.
“Saya mengajak seluruh jajaran DP3AKB untuk bekerja dengan hati, integritas, dan visi yang jauh ke depan. Jadikan setiap program dan kegiatan benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama mereka yang paling rentan dan membutuhkan perhatian negara,” ujar Herman Kayame saat membacakan sambutan Gubernur.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran DP3AKB atas dedikasi dan pengabdian dalam mendukung pembangunan daerah. “Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah, karya, dan pengabdian kita dalam membangun Papua Tengah,” tambahnya.
Dengan beroperasinya DP3AKB sebagai OPD mandiri, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmen negara untuk hadir lebih dekat dan lebih fokus dalam perlindungan perempuan, anak, serta penguatan program keluarga berencana.
Kemandirian ini diharapkan membawa dampak signifikan, antara lain percepatan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), peningkatan perlindungan hak-hak anak, serta penguatan program pemberdayaan perempuan, khususnya mama-mama Papua, melalui sistem kerja dan penganggaran yang lebih terarah.
Selain itu, DP3AKB Papua Tengah juga didorong untuk memperkuat sinergi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TP-PKK, Dharma Wanita, hingga jejaring di tingkat akar rumput.
Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan publik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan lebih cepat, spesifik, dan berkeadilan, sekaligus menjadi fondasi bagi terwujudnya Papua Tengah yang kuat, bermartabat, dan berkelanjutan. (ALVI)
