Nabire, Kalawaibumiofi.com | Tokoh masyarakat adat Frans Magai menegaskan bahwa tanah yang berada di wilayah adat Papua merupakan tanah milik masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pernyataan itu disampaikan saat menyampaikan aspirasi di halaman Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Nabire, pada Senin (10/8/2026).
Dalam penyampaiannya, Frans Magai meminta para wakil rakyat, pemerintah, serta aparat TNI–Polri agar menjalankan tugas sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka.
Frans Magai mengatakan masyarakat adat telah hidup secara turun-temurun di wilayahnya dengan menjaga tanah, lingkungan, serta sumber daya yang diberikan Tuhan.
Ia menegaskan, masyarakat adat memiliki hubungan yang kuat dengan tanah karena tanah tersebut menjadi tempat hidup, mencari penghidupan, membesarkan anak cucu, serta mempertahankan identitas masyarakat adat.
“Kami sudah melihat, kami sudah merasakan dan kami sudah mengalami. Karena itu, kami datang menyampaikan aspirasi kepada Bapak-Ibu DPR,” ujar Frans Magai.
Menurutnya, para anggota DPR merupakan wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Ia berharap aspirasi masyarakat adat tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan melalui kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah.
Frans juga menyoroti berbagai persoalan yang menurutnya telah dialami masyarakat adat selama bertahun-tahun, termasuk persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam di wilayah adat.
Ia meminta agar tidak ada pihak yang menjual atau menyerahkan tanah adat secara sembarangan kepada pihak lain. Menurutnya, tanah merupakan warisan bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang.
“Kamu jangan jual tanah. Kamu harus menjaga tanah itu untuk anak cucu. Tanah itu diberikan Tuhan untuk dikelola, dijaga dan dinikmati oleh masyarakat,” tegasnya.
Frans juga menyampaikan pesan kepada aparat TNI dan Polri yang bertugas di Papua agar menjalankan tugas sesuai konstitusi dan undang-undang. Ia meminta aparat tidak menggunakan kekuatan terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan hak-haknya.
Menurut Frans, keberadaan TNI dan Polri seharusnya memberikan rasa aman serta melindungi masyarakat, bukan menjadi pihak yang menimbulkan ketakutan atau konflik di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa keberadaan masyarakat adat telah diakui dalam kerangka hukum Indonesia. Karena itu, menurutnya, pengakuan tersebut harus diwujudkan dalam perlindungan nyata terhadap hak masyarakat adat.
Frans menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki sejarah dan hubungan yang panjang dengan wilayah yang mereka tempati jauh sebelum terbentuknya pemerintahan modern.
“Negara tidak memberikan tanah kepada kami. Tanah ini sudah ada dan masyarakat sudah ada sejak dahulu. Yang ada adalah tanah masyarakat adat yang harus dihormati,” katanya.
Ia berharap DPR Papua Tengah dapat menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus memperjuangkan penyelesaian persoalan tanah adat secara damai, melalui mekanisme hukum dan dialog antara masyarakat, pemerintah, serta pihak-pihak terkait.
Persoalan tanah adat tidak boleh menjadi sumber konflik berkepanjangan. Ia mengajak seluruh pihak untuk menghormati hak masyarakat adat, menjaga keamanan dan kedamaian, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Para wakil rakyat dan pemerintah dapat mengambil langkah nyata untuk memastikan tanah dan wilayah adat tetap terlindungi bagi masyarakat dan generasi Papua di masa mendatang,” pungkasnya. [*]
