Nabire, Kalawaibumiofi | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta pemerintah kabupaten untuk menyusun kebijakan turunan guna melindungi produk pangan lokal. Langkah itu diperlukan agar hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan masyarakat setempat mendapatkan ruang di pasar daerah.
DPR Papua Tengah telah menetapkan peraturan daerah tentang pangan lokal sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap produksi masyarakat.
Namun, pelaksanaan regulasi tersebut membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten karena kewenangan pemerintahan terbagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kami sudah menetapkan perda tentang pangan lokal dalam rangka proteksi. Tetapi pemerintahan ini diatur dengan kewenangan. Ada kewenangan kabupaten dan ada kewenangan provinsi,” kata Gobai di ruang kerjanya. Senin (9/11/2026).
Ia berujar, Pemerintah kabupaten seharusnya membuat peraturan yang sejalan sebagai turunan dari kebijakan provinsi untuk melindungi produk lokal.
“Misalnya, sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan di Papua Tengah, seperti telur ayam, daging, pinang, rica, tomat, dan berbagai hasil pertanian lainnya,” ujar Gobai.
Menurut Gobai, apabila produksi suatu komoditas sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan pembatasan pasokan produk dari luar daerah.
“Prinsipnya, kalau sebuah daerah produksinya bisa mencukupi kebutuhan di daerah tersebut, tidak perlu ada penambahan dari luar, kecuali ada kejadian luar biasa,” tuturnya.
Ia mencontohkan kebutuhan wortel. Jika produksi lokal sudah mencukupi kebutuhan masyarakat Nabire, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang melindungi hasil produksi petani setempat daripada terus mendatangkan komoditas serupa dari luar daerah.
Gobai menegaskan kebijakan perlindungan tersebut tidak cukup hanya dicantumkan dalam peraturan daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu membuat aturan pelaksanaan agar kebijakan itu dapat diterapkan.
“Ini harus diikuti dengan keputusan gubernur dan juga keputusan bupati. Karena itu, kita berharap teman-teman yang melaksanakan perda-perda ini bisa memahami secara sungguh-sungguh regulasi tersebut,” katanya.
Ia meminta organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten membaca serta menerjemahkan substansi peraturan daerah tentang pangan lokal menjadi kebijakan yang dapat melindungi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
“Perlindungan pangan lokal merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar Papua Tengah,” pungkasnya. [*]
